Jakarta, Gatra.com - Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya mengatakan bahwa Indonesia harus memilih jalan ekonomi hijau sebagai alternatif masa depan yang sejahtera dan berkeadilan.

“Berbagai kajian dan fakta lapangan dari para peneliti dalam dua laporan IPCC sudah lebih dari cukup untuk membuat dasar urgensi kita bergerak meninggalkan ekonomi yang berbasis sektor industri ekstraktif menuju keberlanjutan,” kata Tata dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Kamis (21/4).

Pencapaian transisi ekonomi hijau memerlukan pendanaan yang signifikan. Di tengah keterbatasan dana, porsi anggaran untuk kegiatan beremisi tinggi masih lebih besar daripada anggaran hijau. Akibatnya, investasi swasta pun belum maksimal mendukung pengembangan energi terbarukan.

Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia yang tergabung dalam Koalisis Transisi Ekonomi Hijau (K-TEH) menuntut pemerintah untuk melakukan reorientasi dan realokasi anggaran dan belanja publik, termasuk pendanaan BUMN. Selain itu juga mendesak pemerintah untuk mencabut peraturan-peraturan yang berpihak pada eksploitasi alam tidak berkelanjutan.

Kemudian, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang mendukung transisi hijau di lima sektor prioritas yakni energi dan transportasi, konsumsi berkelanjutan dan manufaktur, agrikultur berkelanjutan dan maritim, kehutanan dan penggunaan lahan, dan pembiayaan pembangunan rendah karbon.

Selanjutnya, mendorong pemerintah untuk segera mengakselerasi transisi menuju energi bersih dan terbarukan serta mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE). Pemerintah juga dituntut untuk mendesak negara maju mencapai NZE sebelum 2050.

K-TEH juga meminta dunia usaha untuk menjalankan praktik usaha yang ramah lingkungan, mengakselerasi transisi menuju model produksi yang rendah karbon, rendah polusi dan mengimplementasikan extended producer responsibility (EPR). Dunia usaha diharapkan bisa merancang rantai pasok yang sirkular untuk memastikan keekonomian pemanfatan kembali produk yang sudah selesai masa pakainya.

“Mengajak masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, akademisi, dan tokoh agama, dan media masa berkolaborasi untuk meningkatkan dan mengajak komunitasnya menjalankan pola hidup konsumsi berkelanjutan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mengedepankan sains dan menolak fake news,” tegasnya.

Sebagai informasi, K-TEH terdiri dari berbagai kelompok masyarakat sipil seperti:

1. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI)

2. Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIKI)

3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI)

4. Climate Policy Initiative (CPI)

5. EcoMosque

6. Greenpeace Indonesia

7. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

8. Jaringan Mahasiswa Ilmu Lingkungan Indonesia (Jaring Haliki)

9. Trend Asia

10. Xurya Daya Indonesia