Palembang, Gatra.com- Guna mencegah warga Sumatera Selatan (Sumsel) tak terjebak kepada praktik jasa keuangan atau investasi bodong, TP PKK Sumsel menggandeng ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel untuk mendorong literasi pemanfaatan jasa keuangan bagi masyarakat.

Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel, Untung Nugroho, mengatakan salah satu upaya itu ialah dengan memaparkan dan mengenalkan tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dimana OJK adalah tim pengarah. TPAKD ada sejak 2016 lalu, dimana setiap tim dikoordinasi oleh sekretaris daerah (sekda) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Tim ini dibentuk agar akses keuangan daerah bisa dipercepat dan mendorong akses keuangan secepat-cepatnya kepada masyarakat agar bisa dimanfaatkan,” ujarnya di Palembang, Senin (18/4).

Menurutnya, pihaknya pun berupaya untuk memberikan literasi kepada masyarakat di wilayahnya tentang pengelolaan keuangan bagi keluarga, sehingga bisa termanfaatkan dengan baik. "Kita ingin membantu pendanaan masyarakat dan menghindarkan dari pinjaman online,” katanya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sumsel, Febrita Lustia, mengatakan pihaknya akan berupaya untuk mendorong literasi pemanfaatan jasa keuangan kepada masyarakat. Sebab, tak sedikit masyarakat yang ingin mendapatkan pendanaan modal pengembangan usaha namun terkendala pada agunan (jaminan).

“Ada masyarakat yang ingin memperoleh pinjaman, namun seringkali terkendala pada jaminan terlebih lagi karena penghasilan mereka yang tidak menentu,” ujarnya.

Karena itu, sambungnya, pihaknya akan mensosialisasikan literasi pemanfaatan jasa keuangan. Hal tersebut dinilainya penting karena kerap dijumpai pula masyarakat meminjam uang namun dana tersebut justru digunakan untuk kegiatan konsumtif bukan untuk hal yang produktif.

“Jadi, kami (PKK Sumsel) bersama OJK saya kira perlu menyosialisasikan ini kepada para ibu. Sebab yang memegang keuangan keluarga itu adalah para ibu,” katanya.