_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru,Gatra.com- Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Seri Syahril Abu Bakar, menyayangkan adanya campur tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam urusan internal LAM Riau.
Intervensi tersebut terlihat dari partisipasi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau Jenri Salmon Ginting, yang membuka gelaran Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub), Sabtu (16/4).
Dalam agenda Mubeslub tersebut, Datuk Seri Syahril Abubakar dinyatakan demisioner. Padahal menurut Syahril pada 12 April 2022 hasil Musyawarah Pimpinan (Muspim) DPH LAM Riau beserta sejumlah DPH LAM Kabupaten/Kota, telah menetapkan gelaran Mubes dilakukan paling cepat 19 April 2022 di Kota Dumai.
"Kita sayangkan tindakan ini. Seharusnya Pemprov (Gubernur) menjadi payung panji diantara kita. Jangan mencederai lembaga adat, membuat kita bertikai," bebernya, Sabtu (16/4).
Lebih lanjut, Syahril mengungkapkan, campur tangan Pemprov Riau juga dikuatkan dengan adanya intervensi dari Gubernur Riau terhadap LAM Kabupaten/Kota yang hadir pada Jum'at malam.
Gelaran Mubeslub sendiri menetapkan Datuk Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua DPH LAM Riau. Sedangkan jabatan Kepala Majelis Kepala Adat (MKA) LAM Riau tetap dijabat Datuk Seri Marjohan Yusuf. Diketahui, sebelum ditetapkan sebagai Ketua DPH LAM Riau, Datuk Taufik Ikram Jamil merupakan Sekretaris MKA LAM Riau.
Informasi yang diperoleh Gatra.com,belakangan ini terjadi pembelahan di internal LAM Riau, antara kubu Ketua MKA LAM Riau Datuk Seri Marjohan Yusuf dengan kubu Ketua DPH LAM Riau Syahril Abubakar. Upaya mediasi antara keduanya sempat dilakukan pasca Muspim yang digelar Selasa (12/4).
Datuk Syahril sendiri menyebut pihaknya bakal tetap menggelar Mubes yang digelar paling cepat di Kota Dumai pada Selasa (19/4). Pasalnya jadwal mubes tersebut merupakan amanah dari Muspim LAM Riau.
"Kita terus jalan. Mubes LAM di Dumai tetap diselenggarakan," tekannya.
Adapun keretakan LAM Riau terjadi saat lembaga tersebut sempat disibukkan oleh upaya memperjuangkan partisipasi daerah di area konsesi minyak Blok Rokan, dan CPP Blok.
Sebagai catatan, pengaruh LAM Riau belakangan ini meningkat. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan sejumlah pejabat tinggi negara ke LAM Riau, diantaranya: Jendral Tito Karnavian (saat jadi Kapolri), Wakapolri Komjend Pol Gatot Edy Pramono, Sandiaga Uno,Erick Thohir hingga Presiden Jokowi.
Pamor yang mentereng tersebut dengan sendirinya menjadikan LAM Riau punya nilai tersendiri di ranah politik jelang 2024.
