Padang, Gatra.com - Isu adanya jaringan terorisme Negara Islam Indonesia (NII) di Sumatera Barat (Sumbar) makin mencuat. Sejumlah pihak mempertanyakan faktanya.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah juga ikut merespon dan minta data yang dipaparkan oleh pihak Polri diperjelas agar tak menimbulkan bias informasi di tengah masyarakat.

"Sekarang saya rasa sudah bias, ada yang mengatakan sekian ribu, dan tertangkap seribu. Data soal NII itu dari polisi, jadi harus diperjelas," kata Mahyeldi kepada awak media di Padang, Rabu (20/4).

Dikatakan Mahyeldi, dalam sejarah mencatat tidak pernah NII berpusat di Sumbar. Pasalnya, keberadaan pusat NII ini di daerah lain. Hanya saja tidak disebutkan nama daerah pusat NII yang dimaksudkan.

"Makanya saya kira banyak yang bias, karena belum ada kejelasan tentang itu. Apalagi ada yang mengatakan mereka akan menggulingkan pemerintah. Saya pikir itu keterlaluan," ujarnya.

Terkait hal itu, Mahyeldi meminta agar pihak yang berkepentingan (soal NII) untuk memberikan penjelasan. Tujuannya agar tidak timbul pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan yang berbeda satu dengan yang lain.

Mahyeldi juga mengomentari seringnya Sumbar diberikan label intoleransi, indeks demokrasi rendah, dan tidak islami. Tiga daerah yang sering disebut-sebut seperti Padang Panjang, Pariaman, dan Kota Padang.

"Masa Padang Panjang dikatakan intoleran? Begitu juga Pariaman dan Padang. Apa ukuran untuk itu. Kita harapkan NGO seperti ini jangan diamini saja, jadi perlu dikontrol pemerintah agar tidak menimbulkan interpretasi seperti ini," tegasnya.

Sebelumnya, Mabes Polri menyebutkan adanya jaringan terorisme NII di Sumbar yang mencapai 1.125 orang. Dalam data yang diungkapkan NII sudah berkembang masif di Tanah Air, seperti di Jakarta, Jawa Barat, Bali, Maluku, dan Sumbar.

Kabiro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadahan menjelaskan, khusus di Sumbar, NII sudah berada di tingkatan (cabang). Lalu 400 orang di antaranya personal aktif, selebihnya non aktif, tapi sudah dibaiat.