Jakarta, Gatra.com - Masyarakat Adat dan rentan yang menerima vaksin Janssen (dari Johnson & Johnson) bisa bernafas lega. Meski hanya menerima satu kali vaksin primer, mereka tetap berhak mendapatkan vaksin penguat (booster).

Kementerian Kesehatan melalui siaran persnya, Jumat (8 April 2022) menyatakan bahwa Vaksin Janssen telah dianggap sebagai vaksin lengkap (seperti vaksin lain yang menerapkan dua dosis) meski peruntukannya hanya untuk sekali suntik.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan mengapresiasi respons cepat Kementerian Kesehatan yang menegaskan bahwa penerima vaksin Janssen (dari Johnson & Johnson) tetap berhak menerima vaksin penguat (booster).

“Pernyataan Kementerian Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi rujukan para pihak yang terkait dengan kegiatan vaksinasi dan layanan publik yang mensyaratkan vaksinasi booster,” ujar Hamid Abidin, Koordinator Koalisi, dalam siaran persnya, Rabu (13/04).

Dengan demikian, penerima Vaksin Janssen bisa mendapatkan booster jenis Moderna. Vaksin penguat tersebut bisa diterima setelah 3 bulan dari waktu vaksinasi primer terakhir.

Menurut Hamid, penegasan dari Kementerian Kesehatan itu bisa menjadi solusi bagi kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh penerima vaksin Janssen, khususnya masyarakat Adat dan rentan.

“Penegasan ini bisa jadi pedoman para pihak yang terkait dengan kegiatan vaksinasi dan menjadi rujukan kebijakan bagi kelompok rentan saat mengalami ganjalan dalam mendapatkan booster dan mengakses transportasi publik yang mensyaratkan vaksinasi,” ujarnya.

Pernyataan Kemenkes ini merupakan langkah bagus bagi kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan vaksinasi.

“Dengan respons cepat ini, kendala di lapangan bisa menemukan solusi sehingga kolaborasi makin erat dan cakupan vaksinasi bisa lebih diperluas,” kata Hamid.

Sebelumnya, penerima vaksin Janssen dilaporkan mengalami kesulitan mengakses booster karena hanya beroleh satu kali suntik. Mereka juga mengalami kendala saat mengakses transportasi publik yang mensyaratkan sertifikat vaksin dosis 1 dan 2.