London, Gatra.com - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Menteri Keuangan Rishi Sunak akan dijatuhi denda oleh pihak kepolisian akibat melanggar aturan lockdown yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Demikian dikatakan oleh juru bicara PM Boris Johnson kepada CNN, Selasa (12/04).

Kepolisian Metropolitan London menyatakan mereka telah menerbitakn 50 denda sebagai bagian dari investigasi terhadap beberapa pertemuan yang dilakukan di tempat-tempat pemerintahan, seperti Downing Street dan juga Whitehall ketika seluruh negeri sedang menjalani lockdown akibat pandemi Covid-19. Terungkapnya berbagai pesta dan pertemuan itu menimbulkan kemarahan nasional.

Denda yang diberikan pihak kepolisian membuktikan bahwa Boris Johnson dan Sunak melanggar aturan lockdown akibat Covid-19 yang dibuat sendiri oleh pemerintah , meskipun beberapa kali Boris Johnson mengelak akan adanya beberapa pesta yang diselenggarakan dan bersikukuh protokol kesehatan dilakukan.

Belum jelas pertemuan/pesta mana yang membuat Boris Johnson dan Sunak didenda. Pihak juru bicara Boris Johnson belum memberikan detail lebih jauh. Yang pasti istri Boris Johnson, Carrie Johnson juga dikenakan denda.

Skandal “Partygate” ini muncul sekitar akhir 2021, yang merupakan ancaman serius terhadap kepemimpinan Johnson. Terungkapnya kelakuan buruk Johnson yang hadir di berbagai pesta dan acara kumpul-kumpul itu memunculkan banyaknya tuntutan supaya Johnson mundur dari kursi perdana menteri.

Menanggapi perkembangan terkahir dari pihak kepolisian ini, pimpinan kelompok oposisi dari Partai Buruh Keir Starmer langsung meminta Johnson dan Sunak untuk turun dari jabatannya. “Boris Johnson dan Rishi Sunak telah melanggar hukum dan membuktikan mereka telah berbonong kepada publik Inggris. Mereka berdua harus mengundurkan diri. Partai Konservatif sama sekali tidak layak untuk memimpin pemerintahan Inggris,” tegasnya.

Wali Kota London Sadiq Khan pun tak kalah kerasnya. “Seorang perdana menteri yang melanggar hukum yang dia buat sendiri, berbohong pula, tidak pantas memerintah,” ujar Khan.

“Tak terhitung berapa keluarga yang harus berkorban dan patuh terhadap hukum. Sebagian dari mereka harus mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang mereka kasihi lewat telpon karena taat pada aturan lockdown, sementara Perdana Menteri mereka pesta-pesta,” tandas Khan.