Jakarta, Gatra.com – Peneliti politik PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, menyebut bahwa apabila konstitusi betul-betul diamendemen oleh MPR, maka itu merupakan pertanda bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) gagal menelurkan pemimpin baru.

“Kalau misalnya sampai tiga periode, PDIP adalah partai yang paling gagal untuk melakukan kaderisasi, menciptakan pemimpin-pemimpin baru seperti Jokowi, the next Jokowi, atau copy paste-nya Jokowi lah minimal,” kata Virdika dalam webinar yang digelar PARA Syndicate, Jumat, (8/4).

Lagi pula, Virdika menambahkan, apabila konstitusi akhirnya diamendemen, partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut belum tentu memenangkan pemilu mendatang pula.

“Kalau tiga periode, apa ada jaminan PDIP akan menang? Bisa jadi bisa gagal dan kalau gagal kemudian yang lebih buruk dari Jokowi akan memimpin, PDIP akan kelimpungan,” ujar Virdika.

Kegagalan PDIP memunculkan nama pemimpin baru memang tampak nyata apabila merujuk pada beberapa temuan survei nasional belakangan ini. Temuan dari survei Saiful Mudjani and Research Consulting (SMRC), misalnya.

Survei SMRC yang dirilis kemarin, Kamis, (7/4/2022), menunjukkan bahwa kader potensial PDIP untuk bersaing di pemilu dua tahun mendatang, Puan Maharani, hanya menorehkan angka elektabilitas 0,8%. Puan terlempar jauh dari posisi 10 besar. Ia terpaut jauh dari Ganjar Pranowo yang memuncaki posisi elektabilitas dengan nilai 18,1%.

Ganjar memang kader PDIP juga. Namun, gesekan antara dirinya dan partai beberapa waktu lalu berpotensi menjadi hambatan tersendiri bagi PDIP untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut di ajang politik dua tahun mendatang.

Begitu pula ketika Puan dipasangkan dengan pemimpin lain. Dalam simulasi survei SMRC, Puan dipasangkan sebagai cawapres dengan Prabowo Subianto sebagai capresnya. Alhasil, mereka hanya mendulang nilai elektabilitas 27,5%.

Ganjar pun setali tiga uang. Dipasangkan dengan Airlangga Hartarto, keduanya hanya menorehkan angka 28,5%, masih kalah dari pasangan Anies Baswedan-AHY yang menjadi pasangann terfavorit dengan nilai elektabilitas 29,8%.

Walau demikian, PDIP telah lama menegaskan bahwa mereka tidak akan mendukung wacana penundaan pemilu.

“Sikap dari Megawati itu tetap sama bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, PDIP itu kokoh di dalam jalan konstitusi,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Maret lalu.

Hasto menilai bahwa ketaatan terhadap konstitusi itu penting bagi partainya. Menurutnya, konstitusi adalah falsafah bangsa, dasar legalitas kekuasaan, dasar legitimasi kekuasaan, acuan praktik penyelenggaran negara yang baik, dan rujukan keberlangsungan pemerintahan yang tak didasarkan oleh kehendak orang per orang.

“Sangat jelas, tidak perlu diragukan, PDIP akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang bagi penundaan pemilu,” jelas Hasto.