Yogyakarta, Gatra.com– Kepada mahasiswa di dua universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta mereka jangan menjadi anak bangsa yang sering bertengkar.

Kondisi yang damai dan kondusif di semua bidang menjadi satu dari tiga syarat Indonesia menjadi negara besar di 2045.

Pada Selasa (5/4), Ridwan menjadi pembicara di Universitas Islam Indonesia (UII) dalam diskusi civitas akademika dan di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai pengisi khotbah salat tarawih.

“Kepada mahasiswa, saya menceritakan pengalaman dan memotivasi mereka untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Termasuk tugas mereka sebagai pemikir keberlangsungan bangsa ini dengan pemikiran-pemikiran kritisnya,” kata Kang Emil, begitu ia biasa disapa, di UGM.

Sebagai calon pemimpin dan pemilik masa depan di 2045, Emil meminta para pemuda menggulirkan narasi Indonesia sebagai negara adidaya mulai sekarang. Jika tidak disiapkan mulai sekarang, menurutnya mimpi itu tidak akan tercapai.

“Plus kekurangan salah satu penyakit bangsa ini adalah mudah bertengkar. Dari level media sosial, lapangan, narasi elite, dan sebagainya. Mahasiswa harus bisa menghilangkan sumber perpecahan itu dan saya yakin jika dilakukan dari UGM pasti banyak yang ikut dan mimpi itu tercapai,” lanjutnya.

Jika terus-menerus menjadi bangsa yang bertengkar, baik mulai hal-hal sepele sampai hal-hal besar, dari hal sosial sampai hal-hal politik, maka kata Emil, hal itu akan menghancurkan Indonesia dari dalam.

Saat ini, Kang Emil menyatakan, tak sedikit kondisi dunia yang tak normal. Dia lalu menyebut Ukraina yang porak poranda karena perang, jauh sebelumnya Yugoslavia bubar karena pertengkaran. Demikian juga dengan India yang terus bertengkar dengan Bangladesh dan Pakistan.

“Ini merupakan satu dari tiga syarat menjadi negara adidaya di masa depan,” ujarnya.

Syarat lainnya, yaitu terus menjaga generasi penerus tetap unggul tanpa penderita stunting. Syarat terakhir, kata Emil, jangan menerapkan ekonomi yang biasa dan sudah saatnya menerapkan ekonomi hijau, hilirisasi industri, ekonomi digital, dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas lima persen.

Terkait penolakan penundaan pemilu yang disuarakan mahasiswa, Emil menyatakan hal itu wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Yang terpenting, kata dia, penyampaian pendapat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Yang setuju maupun tidak setuju, tolong narasikan dengan baik karena itu adalah halnya. Ujung-ujungnya, ada di keputusan politik di parlemen. Hal-hal terkait itu selalu terbelah,” lanjutnya.

Menurutnya, perbedaan pendapat soal setuju dan tidak setuju hal itu harus disesuaikan dengan instrumen dalam hukum dan konstitusi. Sebagai calon pemimpin, kata Emil, ia akan menerima dan menjalankan jika hal itu telah diputuskan.