Jakarta, Gatra.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM telah membetuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian.

Sekretaris Kemenkop dan UKM, Arif Rahman Hakim, dalam Kick Off Meetting Pokja RUU Perkoperasian secara virtual di Jakarta, Selasa (5/4), menyampaikan, pihaknya berupaya melakukan pembaruan untuk mewujudkan yang sehat, kuat, mandiri, tangguh, berkualitas, dan modern.

Arif menjelaskan, sesuai dengan RPJMN 2020-2024, target kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 5,5% dan jumlah koperasi modern yang dikembangkan 500 unit. Di sisi lain, terdapat koperasi bermasalah yang melakukan praktik usaha yang menyimpang dan merugikan anggota.

“Untuk mencapai target tersebut dan untuk meningkatkan pencegahan dan penyelesaian koperasi bermasalah, maka perlu pembaharuan pengaturan di bidang perkoperasian, khususnya dalam hal kelembagaan koperasi, tata kelola, usaha, permodalan, pengawasan, serta penegakan hukumnya,” ujarnya.

Menurutnya, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang pada tahun ini berusia 30 tahun, sudah terlalu lama untuk UU di bidang perekonomian. Dalam hal ini, isi dari UU tersebut harus diperbarui dengan lingkungan strategis terkini.

Kemenkop dan UKM akan menyusun RUU yang akan menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 tersebut. Guna mewujudkan UU Perkoperasian yang dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan tersebut, katanya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, telah menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 20 Tahun 2022.

“Selain itu, RUU Perkoperasian ini juga telah diusulkan untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023. Harapan kami, RUU ini dapat selesai dibahas bersama dengan DPR RI sebelum tahun 2024,” kata Arif.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop dan UKM, Ahmad Zabadi, mengatakan bahwa keterlibatan dari berbagai pihak untuk ikut menyusun RUU Perkoperasian yang ideal sangat penting. Keterlibatan kementerian, lembaga, praktisi dan pelaku koperasi, kurator, dan notaris di dalam Tim Pokja ini dapat memberikan masukan dan gagasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Perkoperasian serta masukan untuk pengaturan koperasi dalam RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

"Saya kira tugas kita saat ini untuk menyusun naskah akademik dan RUU Perkoperasian yang ditargetkan tahun ini rampung, semoga dapat kita sama-sama selesaikan sesuai target," ujar Zabadi.

Perlu diketahui, Pokja RUU Perkoperasian ini terdiri dari beberapa elemen, di antaranya pengarah yang diisi oleh Menteri Koperasi dan UKM, penasihat yakni para Eselon I Kemenkop dan UKM bersama Dirjen PP Kemenkumham, Penanggung Jawab yaitu Deputi Perkoperasian, dan Ketua Pokja adalah Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama.

Anggota Pokjanya terdiri dari Kemenkop dan UKM, yakni Karo MKOS, Asdep pada Deputi Bidang Perkoperasian, JF Pengawas Koperasi, Peneliti, Kabag dan Kasubag di Biro Hukum dan Kerja Sama, serta JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian, dari Kemenkumham terdiri dari Direktur Perdata, Direktur Perancangan Peraturan, Direktur Harmonisasi Peraturan II, dan Kapusrenkum BPHN,

Lalu KPPU dari Direktur Pengawasan Kemitraan, Komnasham, Perguruan Tinggi dari UI, UGM, IPB, Unpad, Unibraw, dan Universitas Koperasi Indonesia.

Terakhir, dari Praktisi Koperasi ialah Suwandi, Ahmad Subagyo, Kurator, Ikatan Notaris Indonesia, dan koperasi, yaitu Inkopsyah BMT, KPBS, serta Koperasi Benteng Mikro Indonesia.