Semarang, Gatra.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo emosi saat mengetahui jatah minyak goreng curah yang dijadwalkan datang pada 3-4 April 2022 ternyata belum ada.
Emosi Ganjar itu terungkap saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) di Jalan Letjen Suprapto Semarang, Selasa (5/4).
Sidak ke PT PPI untuk mengecek keberadaan minyak goreng curah yang dikirim pemerintah pusat untuk Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 3.000 ton ternyata belum datang.
“Jadi minyak gorengnya belum datang. Berarti kosong ya. Katanya datang tanggal 3 April,” kata Ganjar dengan emosi.
Menurut pejabat dari PT PPI bernama Aby, ada keterlambatan pengiriman minyak goreng dari Kalimantan ke Jateng. Rencana kiriman minyak goreng curah baru akan datang pada Rabu (6/5) besok.
“Ada problem dari kesiapan produsen dan lama perjalanan dari Kalimantan ke sini. Besok yang datang hanya 2.600 ton,” ujarnya.
Mendapat jawaban tersebut, emosi Ganjar tambah meninggi, karena jatah minyak goreng curah untuk Jateng harusnya datang pada 3 April 2022 sebanyak 3.000 ton, bukan 2.600 ton.
“Rapatnya resmi lho pak. Kita jangan di PHP (pemberi harapan palsu), maka saya ngecek langsung ke sini. Jangan kebangetan lah, kita pemerintah, menjadi institusi yang dipercaya rakyat,” tegas Ganjar.
Orang nomor satu di Pemprov Jateng ini meminta PT PPI untuk memastikan kedatangan minyak goreng curah dan meminta laporan distribusi diberikan setiap hari.
“Saya minta bantuannya. Kalau tak mampu langsung lapor ke saya. Biar saya bantu telponkan pejabat-pejabat yang di atas sana,” sebutnya.
Selain ke PT PPI, Ganjar melakukan sidak ke PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan mengecek pemasok minyak goreng curah dari swasta, yakni PT Best.
Ganjar mengatakan bahwa memang terjadi keterlambatan pengiriman minyak goreng curah ke Jateng. PT PPI sebagai penanggungjawab diminta lebih tegas terkait hal ini.
“Kita mesti serius betul karena presiden sudah perintahkan begitu, ya yang di bawah bekerjanya harus benar. Kalau tidak, kita mendapat tamparan keras dari rakyat,” tuturnya.
Terkait perubahan kuota minyak goreng untuk Jateng, dari semula 3.000 ton menjadi 2.600 ton, Ganjar menyakan akan bekomunikasi dengan pemerintah pusat.
“Bila hanya dapat 2.600 ton hanya cukup untuk dua minggu. Kita akan komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk mengoptimalkan dari PT RNI dan dari perusahaan swasta seperti PT Best,” tandas Ganjar.