Jakarta, Gatra.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia terhadap lembaga negara menunjukkan posisi KPK yang mengalami penurunan terhadap tren tingkat kepercayaan publik.

Posisi tertinggi TNI dengan 93 persen publik yang mengaku percaya dengan TNI, selanjutnya Presiden dengan kepercayaan 85 persen. Lembaga selanjutnya adalah Mahkamah Agung dengan tingkat kepercayaan 79 persen, Mahkamah Konstitusi 78 persen, Polri 76 persen, pengadilan 74 persen, KPK 74 persen, Kejaksaan 74 persen, MPR 67 persen, DPD 65 persen, DPR 61 persen, dan terakhir partai politik 54 persen.

Plt. juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan meski tren kepercayaan publik masih anjlok namun menunjukkan perbaikan dan optimisme publik dalam pemberantasan korupsi.

“Mengutip hasil pengukuran salah satu lembaga survey publik atas kinerja KPK, dari tiga pengukuran terakhir mengalami peningkatan yang positif. Survey tersebut menyebut bahwa hasil pengukuran pada November 2021 mencapai 71,1 persen, kemudian Desember 2021 mencapai 71,7 persen, dan kali ini, mencapai 73,8 persen,” kata Ali melalui keternagan tertulisnya, Senin (4/4).

Menurut KPK, perbaikan indeks penilaian tersebut menunjukkan persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, mengalami peningkatan. Terlebih dari dua pengukuran terakhir yang mengalami perbaikan secara signifikan, yakni sebesar kurang lebih 2,1 poin.

“Perbaikan ini tentu menjadi capaian bersama, karena dalam kerja pemberantasan korupsi, KPK selalu melibatkan dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Baik aparat penegak hukum lainnya, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMDD, pelaku usaha, serta masyarakat dari berbagai unsur,” jelas Ali.

Ali menjelaskan optimisme pemberantasan korupsi juga tercermin dari dua pengukuran lainnya, yakni CPI yang diukur dengan skala internasional dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diukur secara nasional.

CPI Indonesia yang dirilis awal tahun ini mengalami peningkatan, baik dari skor indeks maupun peringkatnya. Indeksi CPI naik 1 poin, dengan perbaikan peringkat sebesar 6 tingkat. Kemudian hasil SPI, yang diukur dengan 250ribu lebih responden, menunjukkan skor indeks 72,4, di atas rata-rata nasional sebesar 70.

“Kami berharap, hasil positif dari capaian ketiga survey ini menjadi trigger bagi KPK dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan trend positif upaya-upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, Pencegahan, maupun penindakan,” ujar Ali.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indoneisa burhanuddin Muhtadi mennyampaikan KPK pernah menjadi bagian dari lembaga yang dipercaya oleh publik selain TNI dan Presiden. Tapi belakangan KPK menghadapi isu terutama pascarevisi Undang-Undang KPK dan hal tersebut membuat publik berkurang trust-nya meskipun ada sedikit kenaikan dibanding Desember 2021.

“Terutama sejak 2018 itu pertama kali (kepercayaan publik) KPK, kita deteksi cukup tinggi. Tapi setelah itu 2019,2020,2021 sampai 2022 itu trust-nya turun,” kata Burhanuddin, Minggu (3/4).