Indragiri Hulu, Gatra.com – Sebanyak 174 Kepala Sekolah (Kepsek) baru dari tingkat Taman Kanak Kanak Negri, SD, SMP, dan SPNF (Satuan Pendidikan Non Formal) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, dilantik. Dari prosesi pelantikan itu, 25 lainnya non job dan kembali menjadi tenaga pengajar seperti biasanya.

Seratusa lebih kepsek dan tenaga pengajar itu mengenakan setelan jas hitam jelang proses pelantikan dimulai di ruang Auditoruium Lantai IV Kantor Bupati Inhu. Bupati Inhu yang diwakili Asisten Pemereintahan dan Kesejahtraan, Syahrudin; dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Inhu, Kamaruzaman, hadir dalam acara tersebut.

Syahrudin menyebut bahwa dengan dilaksanakannya prosesi pelantikan, Kepsek dan guru ini diharapkan dapat mengembangkan kinerja dan prestasi di sekolah masing-masing serta dan dapat menjadi daya saing setiap peserta didik di tingkat nasional.

"Selain itu, saat ini kita tengah berjuang untuk melakukan pemberantasan peredaran virus corona atau Covid-19, maka dari itu diharap setiap kepsek dapat membantu pemerintah dalam menekan peredaran Covid-19, karena sekolah juga sebahagian garda terdepan," ujarnya menyampaikan pidato bupati Inhu, Rabu (30/3).

Sayangnya, dari sekian pidato yang disampaikan, tidak sedikit pun Syahrudin menyinggung perihal pengelolaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan dikelola setiap masing-masing kepsek yang telah dilantik itu.

Sebagai informasi, pada 2020 silam terdapat 64 Kepsek yang tengah dibidik Kejaksaan Negri (Kejari) Inhu perihal dugaan penyelewangan dana BOS. Sayangnya, kasus tersebut justru beberapa kespsek mengaku diperas oleh oknum jaksa tersebut hinngga akhirnya beberapa oknum tadi harus diadili di PN Tipikor Pekanbaru.

Dari kasus tersebut mengisyaratkan bahwasanya kepsek tadi juga diduga ikut bermasalah. Sebab, para kepsek tadi tak dapat melawan pasca-diperas oleh oknum jaksa di sana, hingga akhirnya kasus tersebut mencuat ke publik.

Usai acara pelantikan digelar, Gatra.com berusaha mengonfirmasi Kepala Disdikbud Inhu, Kamaruzaman, perihal tidak adanya imbauan untuk pengelolaan dana BOS, mengingat kasus pemerasan itu masih menjadi perbincangan hangat. 

Kamaruzaman tidak menjawab secara materil."Saya hanya ikut arahan Bu Bupati saja seperti yang disampaikan Pak Syahrudin, saya kira itu," ucapnya singkat.