Jakarta, Gatra.com - Penilaian negatif publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani harga sembilan bahan pokok atau sembako mengalami kenaikan signifikan. 

Hal ini terungkap dalam hasil survei opini publik yang dil Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Kondisi Ekonomi-Politik dan Kinerja Pemerintah: Evaluasi Publik Nasional”, pada Rabu (30/3).

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, dalam presentasinya menunjukkan bahwa terdapat 41 persen publik yang menilai kinerja pemerintahan Jokowi dalam membuat harga kebutuhan pokok semakin buruk.

“Penilaian negatif ini mengalami lonjakan yang sangat tajam dari survei Desember 2021, yakni sekitar 27 persen. Sementara yang menilai sebaliknya (positif) mengalami penurunan dari 29 persen pada Desember 2021 menjadi 23 persen pada Maret 2022,” papar Deni.

Deni melanjutkan bahwa dari pelbagai persoalan yang ditanggulangi pemerintah, penilaian positif paling rendah ada pada penanggulangan harga kebutuhan pokok, yakni sebesar 23 persen. Sementara penilaian positif terbesar warga ada pada penyediaan pelayanan kesehatan yang mencapai 56 persen.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi, atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Responden yang dapat diwawancarai secara valid mencapai 1027 atau 84%. Sebanyak 1027 responden tersebut yang kemudian dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,12% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling.

"Wawancara terhadap responden dilakukan secara tatap muka pada 13 - 20 Maret 2022." ujarnya.