Pekanbaru, Gatra.com - Perwakilan petani kelapa sawit dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Riau kembali cekcok. Kali ini soal rendemen Tandan Buah Segar (TBS).

GAPKI Riau tak terima dengan hasil uji rendemen yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan. Tabel rendemen terbaru itu dianggap terlalu tinggi lantaran tidak mengikutkan tanaman kelapa sawit jenis Dura dalam proses pengujian.

"Kami minta pengujian ulang rendemen dilakukan. Kalau rendemen hasil pengujian itu tetap dipakai, perusahaan anggota GAPKI yang selama ini jadi anggota Tim Penetapan Harga di Dinas Perkebunan (Disbun) Riau, akan keluar," begitulah tanggapan GAPKI dalam bentuk surat yang diteken oleh Plt Ketua GAPKI Riau, Lichwan Hartono dan dibacakan oleh Sekretaris Eksekutif GAPKI Riau, Martono, pada rapat yang digelar di aulia Disbun Riau di kawasan jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru, pagi, tiga hari lalu.

Dari informasi yang dirangkum Gatra.com, dalam rapat Pembahasan Tabel Hasil Uji Rendemen dan Pembentukan Tim Penetapan Harga TBS kelapa sawit yang dipimpin langsung oleh Kadisbun Riau, Zulfadli itu, selain perwakilan dinas terkait sawit dari 10 kabupaten kota, pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau dan pengurus Aspek-Pir Riau, juga ada di sana.

Termasuk perusahaan anggota tim penetapan harga Disbun Riau seperti; PTPN V, Sinarmas, Astra Agro Lestari, Asian Agri, Citra Riau Sarana dan Musim Mas.

Peneliti senior PPKS Medan, Dr. Donal Siahaan, juga ada di sana, mempresentasikan hasil uji rendemen terbaru tadi.

Hanya saja, belum tuntas Marianto membaca surat GAPKI tadi, perwakilan asosiasi petani sudah keburu walk out dari aula itu. Mereka beranggapan bahwa sikap GAPKI tadi telah melecehkan peserta rapat dan mengangkangi jerih payah Disbun Riau, PPKS, Ditjen Perkebunan, BPDP-KS, khususnya petani sawit Riau.

Kisruh antara petani kelapa sawit dan GAPKI di Riau tidak sekali ini saja terjadi. Dua tahun lalu, kisruh serupa juga sempat terjadi. Namun waktu itu terkait Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL).

Waktu itu petani beranggapan perusahaan menyembunyikan keberadaan duit yang semestinya untuk dana pembinaan petani dan kelembagaan petani itu.

Baca juga: Mengulik Duit Misterius BOTL TBS

“Harga TBS kami berkurang Rp45-Rp55/Kg. Kalau luas kebun sawit rakyat di Riau 1,89 juta hektar, dengan asumsi Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 1,134jt ha x Produksi 1,2 Ton TBS/Ha/bulan x Rp49 (potongan BOTL periode 12 Agustus), maka dalam sebulan, duit petani yang terpotong mencapai Rp67 miliar. Potongan itu enggak jelas kemana perginya," rutuk Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, waktu itu.

Abdul Aziz