Banyumas, Gatra.com – Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah menargetkan prevalensi stunting di wilayah ini turun menjadi 10 persen pada 2024. Karena itu, butuh kolaborasi multistakeholders agar target ini tercapai.

Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar mengungkapkan, berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah tahun 2021, angka stunting di Wonosobo termasuk tertinggi se-Jateng. Untuk itu dia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera melakukan penanganan dan pencegahan stunting secara tepat melalui optimalisasi program yang sudah dirancang

“Mari bersama kita kompak dan menyatukan langkah prioritas untuk penanganan stunting di Wonosobo tercinta, sebab berdasarkan data dari BKKBN Jawa Tengah, angka stunting di Wonosobo tertinggi se-Jawa tengah, melalui sinergitas dan kolaborasi optimal antar semua pemangku kebijakan, dengan melihat kondisi nyata di lapangan, saya berharap prevalensi kasus stunting di Wonosobo dari 10,49 di tahun 2024 menjadi 10%,” kata Gus Albar, dalam keterangannya, dikutip Sabtu malam (26/3).

Menurut dia, stunting perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Terlebih diperburuk adanya pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. Pasalnya, masyarakat ragu untuk datang ke Posyandu untuk memantau status gizi dan perkembangan kesehatan anak.

“Dampaknya pengetahuan akan kesehatan dan gizi menjadi rendah,” ucap Albar, dalam acara Rembuk Stunting di Kabupaten Wonosobo 2022.

Dia juga menjelaskan, 1.000 hari pertama kehidupan merupakan periode sensitif bagi kehidupan seorang anak. Sebab dampak dari penurunan gizi yang tak terpenuhi dengan cukup akan bersifat permanen atau tak dapat diperbaiki.

Kata dia, terdapat 3 pendekatan pokok dalam upaya pencegahan kasus tersebut yakni pendekatan kepada keluarga yang berisiko, pendekatan multi ektoral pentaholik, dan pendekatan intervensi gizi yang berfokus pada kesehatan pencukupan gizi bagi calon pengantin, ibu hamil, ibu masa interval, dan balita yang berbasis pada penyediaan air bersih dan bantuan sosial.

Selain itu, Wabup juga menyoroti kualitas data yang dinilai belum masuk satu pintu. Ia meminta agar jajaran Perangkat Daerah terkait segera melakukan penelusuran data aktual serta menfasilitasinya secara optimal.

“Validitas data harus baik, saya meminta Kepala Desa, Bidan, dan Petugas Puskesmas dengan kader melakukan penelusuran penemuan balita yang stunting, penderita balita metabolisme dan balita kronis TBC alergi, adapun untuk para camat saya minta memberikan fasilitas dan mengkoordinasi melalui paket 5 layanan pokok yaitu kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, sanitasi dan air bersih, dan layanan pendidikan usia dini,” ucap dia.

Sementara, Sekretaris Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo, Ir Cuk Siswanto mengatakan, tujuan diselenggarakannya rembuk stunting untuk menyampaikan hasil analisis, mendeklarasikan komitmen Pemda perihal intervensi penurunan angka stunting, dan membangun komitmen publik secara terintegrasi.

Selain itu, jelas Cuk Siswanto, juga dilakukan pemberian penghargaan bagi lembaga yang berperan aktif dalam penurunan stunting dan penandatanganan komitmen penurunan stunting oleh Wabup, perwakilan DPRD, perwakilan OPD, perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat.

Rembuk stunting mengangkat tema, sinergi bangsa atasi stunting dengan pendekatan keluarga menuju generasi sehat dan cerdas, acara dilakukan secara hybrid dengan dihadiri 50 orang secara luring dan 30 orang secara daring.