Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun. Jumlah itu telah direvisi dari sebelumnya Rp86 triliun. Jumlah tersebut meningkat tiga kali lipat dibanding anggaran Pemilu tahun 2019 yang hanya Rp25,59 triliun.

Banyak kalangan menilai anggaran Pemilu 2024 terlampau fantastis. Pasalnya, kondisi keuangan negara serta ekonomi masyarakat masih terdampak pandemi.

Komunitas Petani Kopi Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung, termasuk yang menyuarakan protes. Mereka minta pelaksanaan pemilu tidak mengabaikan prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat.

"Uang sebanyak itu sebaiknya untuk bantu masyarakat. Sekarang bantuan tunai tidak dapat lagi, dan bantuan usaha (UMKM) saya dengar cuma Rp600 ribu," kata Ketua Komunitas Petani Kopi, Ahmad Wiluyo kepada Gatra.com, Jumat (25/3).

Menurutnya, saat ini kehidupan para petani kopi belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Hal ini karena tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa mengurangi produksi, meninggalkan lahan, akibat permintaan menurun.

"Dulu banyak yang terima bantuan, petani, yang punya usaha kecil-kecilan juga terima, malah yang usaha dapat di atas dua juta," ujarnya.

Ia mengatakan meski nominalnya tidak besar, masyarakat sangat tertolong dengan bantuan pemerintah. Masyarakat, sambungnya, juga merasakan kehadiran pemerintah di kala situasi ekonomi sedang sulit.

"Kalau cuma untuk Pemilu kurang nampak manfaatnya. Coba dipangkas separuh, bantu rakyat satu jutaan, berapa puluh juta keluarga yang terbantu," ungkap Ahmad.

Ia tak menampik Pemilu merupakan hajatan penting lima tahunan di mana rakyat memilih pemimpin atau wakil-wakil mereka. Namun, tambahnya, pelaksanaan Pemilu di tengah situasi pandemi dengan anggaran besar sebaiknya dihindari. "Jangan kesannya berpesta di atas penderitaan rakyat," tegasnya.

Senada dengan Wiluyo, petani kopi lainnya, Muslimin, mengaku kaget dengan anggaran Pemilu. Ia memang tidak tahu persis apa saja proses persiapan berikut tahapan dalam Pemilu. Namun baginya, menghabiskan anggaran Rp76,6 triliun hanya untuk memilih presiden atau wakil rakyat terasa sia-sia.

"Mahal atau murah kan hasilnya sama, tetap kita hormati, ini bukan seperti beli sayur atau ikan di pasar," kata Muslimin.

Dalam hukum jual beli, biasanya semakin mahal suatu barang semakin baik kualitasnya. Begitu pun sebaliknya. Namun, hal tersebut tak berlaku dalam Pemilu di mana calon yang tampil dapat dipastikan tokoh terbaik bangsa.

"Siapa pun presidennya sama saja, pasti berniat baik, dan pasti kami ikuti, buat apa mahal-mahal," tandasnya.