Lombok Timur, Gatra,com - Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PDIP Rachmat Hidayat menyampaikan, umroh yang sudah beroperasi kembali menjadi sebuah sinyal baik atas terselenggaranya ibadah haji di tahun 2022. Selama ini calon jemaah haji di seluruh dunia tertunda keberangkatannya selama dua tahun akibat pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Rachmat bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat sosialisasi bertajuk “Strategi Pengelolaan Keuangan Haji dan Sosialisasi BPIH 1443 H " di Kabupaten Lombok Timur. Acara ini berlangsung Selasa, (22/3) di Pendopo Bupati Lombok Timur (Lotim).

Menurut Rachmat, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pun secara resmi belum ditetapkan. DPR dan pemerintah sedang mengkaji hal-hal terkait protokol kesehatan, transportasi, dan imigrasi dengan banyak pihak, termasuk dengan Arab Saudi yang telah memutuskan untuk meniadakan karantina dan PCR sebagai syarat umroh. Hal ini menjadi peluang penghematan biaya yang diperlukan.

"Namun demikian belum ada pernyataan resmi terkait jumlah kuota setiap negara untuk pelaksanaan ibadah haji" tuturnya.

Dikatakan Rahmat, tata kelola keuangan Haji sangat perlu dilakukan, pasalnya isu yang berkembang di masyarakat dana haji digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang lain. Disamping dana haji untuk mensubsidi para jemaah, keuangan haji juga bermanfaat untuk kepentingan sosial.

Lebih jauh Rahmat menjelaskan, keuangan haji tak hanya diperuntukkan untuk kegiatan sosial maupun subsidi haji, dana haji juga banyak diperuntukkan kepan lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

"Keuangan haji juga merambah ke lembaga pendidikan berbasis keagamaan," tandasnya.

Sementara itu, Sekda Lotim Juaini Taufik berharap, dengan sosialisasi ini terjalin kerjasama terhadap informasi pengelolaan keuangan haji dapat terakomodir dengan hadirnya camat dan kepala desa. Sehingga kedepan semua informasi dapat terkirim secara sistematis ke masyarakat.

"Lotim dengan penduduk 1,3 juta jiwa antrian untuk melaksanakan cukup panjang. Maka dari itu, hadirnya para pemangku kebijakan ke lapisan paling bawah diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat" ungkap Sekda.