Jakarta, Gatra.com - Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI) Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono, mengatakan bahwa Indonesia akan memprioritaskan enam isu yang diangkat dalam Trade, Investment and Industry Working Group (TIIWG) G20.

Isu ini meliputi reformasi badan perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO), kontribusi penting sistem perdagangan antar negara untuk memperkuat capaian dalam Sustainable Development Goals (SDGs), respons perdagangan, investasi dan industri terhadap pandemi, serta arsitektur kesehatan global. Berikutnya, perdagangan digital dan GVC yang berkelanjutan, mendorong investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global, serta industrialisasi inklusif yang berkelanjutan melalui Industri 4.0.

“Jadi Indonesia akan berupaya menyelaraskan kepentingan masyarakat anggota G20 dalam mengangkat isu-isu yang akan dibahas pada perhelatan tersebut," ujar Bris, dalam diskusi daring bertema: "Persiapan Pertemuan Pertama Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) G20" yang digelar Forum Merdeka Barat (fmb9) Senin (21/3/2022).

Sebelumnya, isu-isu ini akan diangkat dalam diskusi dan identifikasi awal. Dengan itu, isu yang diangkat pada G20 nantinya tidak merefleksikan hanya kepentingan Indonesia atau sekelompok anggota G20.

Menurut Bris, isu-isu yang diangkat pada G20 dan akan diselenggarakan di Indonesia adalah hasil kolaborasi RI dengan organisasi-organisasi internasional. Semua anggota G20 dan negara undangan menjadi bagian dari kerjasama sektor tersebut. Sehingga, enam isu yang disuguhkan sudah disepakati bersama.

Menurut Bris, isu-isu yang diangkat sangat relevan dengan situasi saat ini dan dapat memberi dorongan untuk masa yang akan datang. “Saya rasa itu proses yang terjadi. Kita meneruskan legacy itu. Karena G20 sudah berproses dari tahun-tahun sebelumnya. Ada memang isu-isu yang terus dilanjutkan pembahasannya, karena memang sifatnya yang penting,” ucapnya.

Bris menyebutkan, reformasi WTO adalah sebuah contoh yang sudah lima kali presidensi dibahas. Namun pada prakteknya atau situasinya di lapangan, masih diperlukan satu upaya konsensus bersama untuk mencapai reformasi di tubuh WTO.