Karanganyar, Gatra.com- Pemerintah diminta tegas menindak mafia pasar yang memorakporandakan komoditas sembako. Pelakunya pantas dianggap radikalis yang lebih berbahaya.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Mukafi Fadli kepada wartawan saat mengomentari situasi terkini harga minyak goreng. Politikus PKB ini meyakini fenomena migor ulah para spekulan, kartel migor dan mafia pasar. Mereka dianggap lebih berbahaya dari pelaku radikal dan teroris yang selama ini diburu polisi.

"Mereka ini radikal dalam hal ekonomi. Lebih berbahaya karena menyangkut perut banyak orang. Mereguk keuntungan pribadi, seolah-olah bebas hukum dan mengendalikan pasar," katanya di sela kegiatannya di Desa Ngadiluwih Matesih Karanganyar, Jateng, Minggu (20/3).

Fakta tersebut sebenarnya sudah diketahui pemerintah pusat. Namun tak segera bertindak mengatasinya. Ia menyebut regulasi dan alat penegakan hukum tak kurang untuk menindaknya. Seharusnya, bisa segera diringkus pelaku dan otak dibalik kegaduhan minyak goreng. "Harusnya pemerintah cekatan. Siapa yang bermain, tangkap!" katanya.

Berbagai upaya yang dilakukan selama ini dianggap tak cukup efektif. Buktinya, operasi pasar penjualan migor subsidi yang sudah dilakukan gagal menyetabilkan harga. Akhirnya, pemerintah membiarkan harga migor melambung tinggi. Akhirnya rakyat yang jadi korbannya.

"Tinggal adakah goodwill dari pemerintah. Jangan-jangan setelah migor akan ada lagi komoditas yang bergejolak jelang lebaran. Sebelumnya kedelai, lalu minyak, kemudian apa lagi. Ini jelas ulah mafia," katanya.

Ia juga menyayangkan kurang pekanya elite politik menanggapi fenomena ini. Satu diantaranya komentar Ketua Umum DPP PDIP Megawati di media sosial yang mengaku heran dengan kebingungan masyarakat mencari minyak goreng. Ia menyebut apakah tidak ada cara lain seperti mengukus dan merebus. "Lha apakah peyek bisa direbus atau dikukus?" katanya.

Mukafi mengatakan pembentukan Satgas Pangan dari mitra pemerintah belum menunjukkan tajinya. Bahkan terkesan seremonial saja tanpa berbuat.