Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Timur (WALHI Kaltim), Yohana Tiko menyebut bahwa keselamatan rakyat tidak begitu penting bagi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu dikatakannya lantaran pembangunan ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur berpotensi menggusur masyarakat setempat. Pasalnya, di wilayah seluas 256 ribu hektare ini terdapat 150 kepala keluarga dari Suku Balik, Suku Paser, transmigran, dan 10.000 nelayan tradisional.

"Presiden dan jajarannya juga tidak mendengarkan apa yang selalu kita sampaikan bahwa disitu bukan lahan kosong, tapi ada masyarakat dan juga nelayan tradisional," katanya dalam diskusi virtual pada Jumat (18/3).

Menurutnya, berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2020, sekitar 41% dari kawasan itu sudah dikuasai oleh masyarakat. "Jadi ada 20.000 jiwa yang akan tergusur di wilayah seluas 256 ribu hektare itu," ujarnya.

Yohana juga melihat lebih jauh ke wilayah Kalimantan Utara yang rencananya akan dijadikan tempat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) guna memasok listrik IKN Nusantara. Terdapat dua perkampungan di sekitar Sungai Kayan yang berpotensi terdampak pembangunan PLTA ini.

"Ada dua kampung yang akan ditenggelamkan, sekitar 700 jiwa yang hidup di situ. Kemudian ada lima kampung yang menyusul di bawahnya untuk dibentuk dam-dam kecil," jelasnya.

Akibatnya, akan terjadi perampasan hak kelola masyarakat atas lingkungan serta potensi penggusuran. Selain itu, pembangunan ini juga nantinya dinilai Yohana akan memperparah krisis air bersih yang terjadi di wilayah itu.

"Jadi warga sekarang itu memanfaatkan sungai kecil yang keruh, dan kemudian dibendung lagi ke dalam Bendungan Sepaku Semoi yang direncanakan untuk sumber air di wilayah ibukota baru," katanya.