Banjarmasin, Gatra.com - Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalami peningkatan dalam capaian Monitoring Control For Prevention (MCP) atau sistem kontrol, sebagai sistem pencegahan korupsi terintegrasi dan program tematik di tahun 2021 bagi pemerintah daerah di Kalsel.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Nurul Ghufron memberi apresiasi. "Saya memberikan apresiasi kepada pimpinan daerah atas komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah kerja masing-masing," ujar Ghufron saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi, dihadiri semua Kepala Daerah se Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (17/3).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, saat ini isu korupsi masih menjadi salah satu pembahasan utama dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Berbagai upaya telah diupayakan pemerintah, mulai dari melakukan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur, hingga membangun budaya-budaya antikorupsi di sektor pelayanan publik.

"Pentingnya pimpinan daerah seperti gubernur, bupati/walikota mengukur sejauh mana efektivitas langkah-langkah pencegahan yang sudah dijalankan, sektor-sektor mana saja yang masih diperlukan penguatan," ujarnya.

Gubernur mengatakan, sebagai salah satu bentuk komitmen terhadap upaya pencegahan korupsi, telah banyak program-program yang ditujukan ke arah perbaikan pelayanan publik. 
“Mulai dari pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), Monitoring Control For Prevention (MCP) atau sistem kontrol, sebagai sistem pencegahan korupsi terintegrasi, serta program-program lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPK pada program monitoring center for prevention tahun 2021, dapat diketahui bersama, bahwa secara umum terjadi peningkatan dalam capaian MCP dan program tematik tahun 2021 bagi pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.

"Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada bupati/walikota, atas komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah kerja masing-masing," ujarnya.