Jakarta, Gatra.com- PT PLN (Persero) melakukan kerja sama pendanaan sebesar US$380 juta dari US$610 juta yang direncanakan untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan. Pembangkit ramah lingkungan berkapasitas 1.040 megawatt (MW) ini berada di perbatasan Kabupaten Bandung dan Cianjur, Jawa Barat.

Komitmen pendanaan ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara PLN dengan pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Keuangan melalui skema perjanjian penerusan pinjaman atau Subsidiary Loan Agreement (SLA) yang diselenggarakan di auditorium PLN Kantor Pusat, Senin (14/3) kemarin.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto mengatakan, skema penerusan pinjaman ini merupakan yang pertama bagi PLN dalam enam tahun belakangan. Terakhir kali PLN menandatangani SLA pada 2016. Lewat pinjaman ini, PLN berhasil mendapatkan tingkat suku bunga kompetitif dengan tenor cukup panjang hingga 24,5 tahun.

Menurut Hadiyanto, kreditur fasilitas pinjaman tersebut adalah International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) yang merupakan bagian dari World Bank Group dengan total pendanaan US$380 juta.

Baca juga: Emisi Karbon Indonesia Rata-Rata Naik 8% per Tahun

Selain itu, proyek PLTA Upper Cisokan juga direncanakan akan didanai oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan total pendanaan US$230 juta dalam bentuk co-financing dengan World Bank dengan skema serupa.

“Kami sangat mendukung pembiayaan ini karena tujuannya untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLTA Upper Cisokan yang berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari tenaga air, lebih sustainable, terjangkau dan tentunya mencukupi pasokan listrik untuk masyarakat nantinya,” ujar Hadiyanto dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (15/3).

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely, menambahkan bahwa dalam konteks global dan nasional, pembangunan PLTA Upper Cisokan ini merupakan langkah yang tepat waktu dan kritikal dilakukan PLN yang sedang dalam proses transisi energi.

Dalam pandangannya, proyek ini menjawab langsung mandat Sustainable Development Goals (SDGs) terkait pemerataan akses listrik dan efisiensi penggunaan energi. Serta memperbesar proporsi EBT pada portofolio energi primer PLN dalam jangka panjang.

Selain itu, PLTA ini akan mengurangi ketergantungan dan sensitivitas APBN terhadap gejolak harga komoditas utama, terutama minyak dan gas. Sehingga, koefisien korelasi biaya dengan pergerakan harga minyak dan gas dapat dikurangi.

"Ketiga, ini satu-satunya proyek yang sesuai antara durasi pinjaman dan life expectacy project, sehingga risiko re-financing, selain adanya bunga yang manageable, juga dapat ditangani," tutur Nely.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan dukungan pembiayaan yang kompetitif itu sekaligus menjadi bukti PLN mendapatkan kepercayaan internasional. “Dunia internasional memiliki kepercayaan kepada pemerintah Indonesia dan PLN dalam upaya membangun infrastruktur kelistrikan melalui pembangkit-pembangkit EBT dan rendah emisi karbon," ujarnya.

Pembangunan PLTA berkapasitas lebih dari 1.000 MW tersebut menunjukkan salah satu komitmen PLN dalam rangka transisi energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2021-2030. Proyek ini ditargetkan beroperasi pada 2025 dan memasok kebutuhan listrik di sistem Jawa-Bali.

"Proyek yang menggunakan teknologi pumped storage ini akan menghasilkan energi efisien, rendah karbon, serta dapat menjadi enabler utama dalam rangka proses transisi energi dan masuknya pembangkit EBT intermittent dalam portofolio besar di sistem Jawa-Bali," terang Darmawan.

Darmawan menambahkan, proyek ini juga mendukung salah satu pilar G20 tahun 2022. Yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif dengan sustainable energy transition menjadi isu prioritas. Baca juga: Ini Cara Agar Pemda Dorong Penurunan Emisi Karbon

“Pembangunan PLTA Upper Cisokan ini merupakan salah satu bentuk dukungan PLN terhadap pemerintah Indonesia untuk mewujudkan ekonomi rendah karbon dan pencapaian target bauran energi EBT di Indonesia menuju Net Zero Emission 2060, " ucapnya.