Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim 110 juta rakyat Indonesia ingin pemilu 2024 ditunda.

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” kata Hasto, usai memberikan kuliah umum di Universitas Sumatra Utara, Senin (14/03).

Menanggapi pernyataan Luhut mengenai big data, Hasto menyebutkan bahwa big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. “Kita tahu saat ini ada persoalan kerakyatan yang terjadi, seperti minyak goreng yang langka dan juga kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujarnya.

Jadi. lanjut Hasto, seharusnya Luhut mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar tidak membelah. “Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” kata Hasto lagi.

Hasto menegaskan bahwa pihaknya mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“PDIP menghimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi,” tuturnya lagi.

Hasto mengatakan Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.

Hasto juga menyatakan keherannya dengan sikap Luhut, karena Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024.

“Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto.

Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi. Dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.

“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” pungkas Hasto.

Atas dasar hal itu Hasto mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat, dan hal itulah jalan legacy bagi kepemimpinan Pak Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri.