Jakarta, Gatra.com -  Ketua Umum Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) Viviani Suhar mengatakan tugas surveyor selain pengumpulan, juga pengolahan serta penyajian data geospasial, dalam berbagai bidang. 

“Data spasial sangat dibutuhkan banyak pemangku kepentingan. Bidang-bidang yang terkait dengan data geospasial antara lain bidang pertanahan, infrastruktur, dan hidrografi,” kata Vivian dalam acara Rakernas ISI 2022, di Redtop Hotel & Convention Center Gambir Jakarta, Sabtu (12/03).

Vivian menyebut dalam rakernas kali ini akan dibahas secara komprehensif isu-isu strategis nasional dan global, program kerja yang akan dijalankan, pola gerak organisasi, hingga kerja sama lintas organisasi, yang secara keseluruhan bermuara pada sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Viviani mengatakan ISI sebagai satu-satunya asosiasi profesi di bidang survey dan pemetaan di Indonesia yang tercantum dalam PP Nomor 45/2021 dan dijabarkan lebih rinci dalam PerKaBIG Nomor 14/2021, memiliki tugas besar untuk menjadi wadah pembinaan dan pengembangan surveyor. 

“Agar mampu menjawab tantangan keprofesian di masa sekarang dan masa yang akan datang,” ujarnya. 

Vivian mencontohkan pada bidang pertanahan, informasi geospasial dapat membantu dalam reforma agraria, sedangkan dalam bidang infrastruktur, surveyor dapat membantu dalam pembuatan BIM, misalnya” 

“Dalam bidang hidrografi, surveyor dapat membantu dalam eksplorasi kekayaan laut yang saat ini masih belum optimal,” katanya.

Dengan semangat Sinergis dan Kolaboratif untuk Surveyor yang Professional dan berintegritas tersebut,  lanjut Vivian, diharapkan Rakernas tersebut ini dapat merumuskan program kerja yang sesuai dengan tantangan profesi surveyor, sehingga kebermanfaatan organisasi baik untuk internal anggota ISI maupun eksternal -dalam skala nasional dan global- dapat terlaksana dengan baik.

Kepala Badan Informasi dan Geospasial Aris Marfai mengungkapkan bahwa peran profesi surveyor sanga dibutuhkan dalam menyediakan keahlian yang dibutuhkan yang professional dan inovatif, sehingga dapat memberikan jaminan terhadap hasil. 

“ISI juga harus membantu surveyor dalam menghasilkan akuntabilitas produk dan akuntabilitas profesional dengan menjalankan kode etik,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaludin yang juga sebagai keynote speaker dalam acara tersebut menyinggung mengenai peraturan perizinan dan peran surveyor pada pertambangan minerba. 

“Pemerintah masih perlu melakukan terobosan dalam penyelesaian masalah tumpang tindih perizinan pertambangan baik dalam Kawasan Hutan maupun dalam Hak Guna Usaha (HGU). Ketersediaan informasi geospasial yang akurat dapat menjadi salah satu solusi permasalahan ini,” katanya. 

“Peran surveyor profesional sangat diperlukan dalam hal perbaikan tata Kelola informasi geospasial pada bidang minerba” tambahnya. 

Adapun Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Plt. Direktur Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan & Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Virgo Eresta Jaya berharap hasil dari rakernas bisa sejalan dengan  strategic goals ATR/BPN 2025, yakni dapat mewujudkan Keadilan Pertanahan

Rakernas ini diharapkan profesi Surveyor dapat membantu menyelesaikan persoalan bangsa terkait masalah keruangan, karena setiap pembangunan tidak terlepas dari masalah keruangan.