Solo, Gatra.com – Penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel membuat minyak goreng langka di pasaran. Pemerintah harus mencari solusi komprehensif.

Hal ini disampaikan oleh pakar lingkungan Universitas Sebelas Maret (UNS) Prabang Setyono, Selasa (8/3).

”Saat ini ada upaya untuk pengurangan energi fosil dan dialihkan menjadi energi hayati. Salah satu sumbernya yakni kelapa sawit ini. Ini wajar,” ucap Prabang saat ditemui di kampus UNS.

Namun saat ini pemerintah sedang menggunakan kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel secara masif. Hal ini berdampak pada pasokan minyak goreng di pasaran.

”Ada dualisme fokus pemerintah. Ini memang dilema. Semua niatannya baik. Bagus sekali. Bahkan G20 juga arahnya ke sana (penggunaan energi nonfosil). Meskipun Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar nomor dua di dunia, ini dampaknya ke minyak goreng,” ucapnya.

Menurut Prabang, alangkah baiknya pemerintah menggunakan sumber daya yang tidak edibel untuk menjadi bahan baku biodiesel, seperti pohon jarak. Sebab pohon jarak bukan tanaman untuk konsumsi. ”(Tanaman) jarak tidak bisa dimakan,” ucapnya.

Namun persoalannya, secara ekonomi menanam pohon jarak secara masif tidak menguntungkan petani. Sebab petani sudah dikondisikan untuk menanam tanaman dengan periodisasi, seperti padi yang bisa panen setahun tiga kali.

”Pohon jarak ini panennya enam sampai delapan bulan. Petani makan apa, ini belum ada solusi. Kalaupun disubsidi oleh pemerintah, subsidinya terlalu besar,” katanya.

Menurutnya, perlu ada kerjasama lintas kementerian untuk mengatasi persoalan ini. Pemerintah juga harus memiliki visi dan misi yang sama untuk mencari sumber lain nonfosil yang edibel.

”Persoalan yang dihadapi pemerintah sekarang ini mengenai stok (kelapa sawit). Kalau produksinya untuk biodiesel ini digeser sedikit dan digunakan untuk produksi minyak goreng sedikit, ngalah sedikit, saya yakin aspek keekonomiannya mengenai kelangkaan bisa selesai,” ucapnya.