Jakarta, Gatra.com – Indonesia akan mengusulkan beberapa hal dalam G20 untuk mencegah terjadinya bisnis, trading, dan investasi ilegal lintas negara menggunakan platform digital yang saat ini marak terjadi.

Co-Chair Digital Economy Working Group G20 2022, Dedy Permadi, dalam konferensi pers Workshop I G20 DEWG Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (8/3), menyampaikan, pihaknya antara lain mengusulkan kecakapan dan literasi digital.

Menurutnya, kecakapan dan literasi digital masyarakat di negara-negara anggota G20 harus ditingkatkan agar mereka tidak melakukan atau menjadi korban dari kegiatan bisnis, trading, dan investasi ilegal lintas negara.

“Salah satu solusi kunci dari upaya untuk membendung bisnis ilegal, trading ilegal, dan investasi ilegal yaitu dengan peningkatan literasi digital,” katanya.

Maraknya praktik-paktik tersebut, lanjut pria yang juga menjabat staf khusus menteri komunikasi dan informatika bidang digital dan sumber daya manusia (SDM) ini, negara-negara di dunia, termasuk anggota G20 tentunya juga mempunyai perhatian terhadap masalah tersebut.

“Bagaimana kita memiliki kecakapan dan literasi digital yang mumpuni, karena kami percaya jika literasi digital masyarakat itu mumpumi, maka permasalahan-permaslahan seperti trading ilegal, investasi ilegal, bisnis ilegal itu bisa diminimalisir,” katanya.

Untuk meminimalisir praktik-praktif tersebut, Indonesia juga mendorong agar teknologi baru bisa dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyakat global secara aman, produktif, dan positif.

Sedangkan soal arus data lintas batas negara, lanjut Dedy, meskipun tidak sepesifik berbicara tentang trading dan investasi ilegal, namun yang difokuskan dalam working group ini adalah bagaimana data pribadi bisa dikelola dengan tata kelola yang mumpuni dan aman untuk masyarakat lintas negara. Karena sampai saat ini, belum memiliki semacam rezim data protection di level global.

Untuk itu, Indonesia mengusulkan adanya prinsip dasar yang perlu diadopsi oleh negara-negara anggota G20. Prinsip dasar yang diusulkan Indonesia itu terdiri dari 4, yakni transparansi, love fullnes, fairner, dan responsibility.

“Jadi empat prinsip ini yang Indonesia usulkan untuk menjadi nilai bersama, common understanding di antara negara-negara G20 di dalam mengelola data, khususnya data pribadi,” katanya.

Sementara itu, Chair DEWG Presidensi G20 Indonesia, Mira Tayyiba, menyampaikan, Kementerian Kominfo ditugaskan untuk mengorkestrasi seluruh isu transformasi digital litas working group, engagement group, national knowledge partner, dan national strategic stakeholders pada G20 presidensi Indonesia.

“Workshop ini juga akan menjadi pengejawantahan peran DEWG sebagai leading sector untuk isu prioritas digital based transformation dalam Presidensi G20 Indonesia,” ujarnya.

Dalam workshop kali ini, kata Sekjen Kominfo ini, ada beberapa isu prioritas yang menjadi pembahasan, yaitu konektivitas digital, pemulihan pasca-Covid-19, literasi dan kecakapan digital, serta arus data lintas negara.