London, Gatra.com - Perdana Menteri Boris Johnson menolak seruan agar Inggris meringankan pemberian visa bagi pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari konflik.

"Inggris adalah negara yang bermurah hati tetapi perlu mempertahankan pemeriksaan terhadap siapa yang datang ke negaranya," katanya.

PBB memperkirakan lebih dari 1,5 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak Rusia mulai membombardir tetangganya Ukraina dan ratusan ribu telah mengungsi ke Polandia, Rumania, Slovakia, dan negara tetangga lainnya.

Menanggapi kritik bahwa Inggris dinilai tidak bertindak cukup terbuka seperti negara tetangganya di Eropa dalam membantu mengatasi krisis kemanusiaan terbesar di benua, itu sejak Perang Dunia Kedua, Johnson menyebut bahwa “Kami adalah negara yang sangat, sangat murah hati,” katanya, dikutip Reuters, Senin (7/3). 

“Apa yang kami inginkan adalah kontrol dan kami ingin dapat memeriksanya," katanya kepada wartawan. 

"Saya pikir masuk akal mengingat apa yang terjadi di Ukraina, guna memastikan bahwa kami memiliki beberapa kemampuan dasar untuk memeriksa siapa saja yang masuk," tambahnya.

Pemerintah Inggris dikecam oleh badan amal, anggota parlemen oposisi dan Prancis setelah terjadi desakan ketika pengungsi pertama memperoleh “visa” namun terjebak di kota Prancis Calais, tidak dapat memasuki Inggris, yang menimbulkan provokasi pertikaian diplomatik.

Uni Eropa telah setuju untuk memberikan tempat tinggal sementara kepada warga Ukraina yang melarikan diri dari invasi dan memberi mereka akses ke pekerjaan, kesejahteraan sosial, dan perumahan hingga tiga tahun.

Inggris telah mengumumkan skema visa bagi mereka yang memiliki keluarga di negara tersebut, atau sponsor yang bersedia. Laporan media pada akhir pekan mengatakan Inggris hanya mengeluarkan sekitar 50 visa untuk warga Ukraina sejauh ini, meskipun Johnson membantahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Pemimpin Partai Buruh Keir Starmer mengatakan: "Seharusnya ada jalur sederhana ke tempat perlindungan bagi mereka yang melarikan diri, agar dapat bertahan hidup."

"Kantor dalam negeri benar-benar kacau tentang ini, mereka terus mengubah aturan," katanya kepada BBC.

Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon mengatakan Inggris tidak bekerja cukup baik dalam masalah tersebut. 

“Seharusnya membiarkan pengungsi masuk dan mengurus dokumen belakangan,” katanya.

"Setelah melarikan diri dari teror di Ukraina, menghabiskan berjam-jam dalam perjalanan yang sulit, kemudian harus melewati rintangan birokrasi adalah hal yang tidak masuk akal," katanya kepada radio LBC.

Menteri Dalam Negeri Priti Patel mengatakan kepada surat kabar Sun bahwa dia ingin membuat jalur kemanusiaan yang memungkinkan siapa pun dari Ukraina bisa datang ke Inggris. Menteri Eropa James Cleverly mengatakan dia tidak mengharapkan persyaratan yang ada dapat diubah.

"Kami tidak dapat melakukannya dengan 'tanpa pertanyaan' karena ketika orang datang ke Inggris, kami perlu memastikan bahwa mereka didukung," katanya.

Diminta untuk mengklarifikasi apakah Patel sedang mengerjakan jalur visa ketiga, kementerian dalam negeri Inggris mengirim pernyataan yang merinci langkah-langkah yang ada namun tidak mengesampingkan perubahan.

"Ini adalah gambaran yang bergerak cepat dan kompleks dan ketika situasi berkembang, kami akan terus menjaga dukungan kami terus-menerus," katanya.