Batanghari, Gatra.com - Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief mengatakan, pemerintah kabupaten kini sedang membuat identifikasi okupansi Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin oleh masyarakat.

"Ada masyarakat sekitar, ada masyarakat yang jauh. Data ini sedang dilengkapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari," ujar Fadhil Arief dikonfirmasi Gatra.com, Senin (7/3).

Ia menyebut, pihaknya telah mempresentasikan pembangunan kembali Tahura Sultan Thaha Syaifuddin ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tujuannya agar Tahura menjalankan fungsinya sebagai penghasil karbon dan paru-paru bagi kehidupan masyarakat.

"Ini perlu intervensi dari berbagai pihak, tak cukup dari Pemkab Batanghari saja. Semua stakeholder yang lain harus terkait, sinergi ini yang sedang kita bangun, tapi dengan data yang jelas," ucapnya. 

Fadhil Arief sudah menerima laporan bahwa sekitar 10.000 hektare lahan Tahura sudah ditanami kelapa sawit. Ia ingin masyarakat sekitar ikut menjaganya, sebab melestarikan Tahura tak bisa dilakukan tanpa ada aktivitas ekonomi dalam kawasan itu.

"Kita ingin membuat bagaimana Tahura menjadi tempat ekowisata atau menjadi balai diklat yang akan dikunjungi orang, tapi fungsinya tak berkurang. Tetap menjadi tempat penghijauan di Kabupaten Batanghari," katanya.

"Kawan-kawan tunggu saja, mudah-mudahan konsep yang kita rancang terhadap tahura ini dimudahkan Allah bahwa," ujarnya.

Adanya perambahan oleh oknum masyarakat, menurut Fadhil Arief merupakan pelanggaran jika merujuk pada regulasi. Tapi mungkin ada pembiaran selama ini, sehingga mereka juga tak merasa melanggar. 

"Jadi, ada konsep yang dulu kurang tepat ya. Bagaimana konsep ke depan lebih manusiawi dan lebih bermanfaat kepada orang di sekitar. Karena Allah memberikan tanah dan tumbuhan harus ada manfaatnya bagi orang disekitar Tahura itu," ucapnya. 

"Ini yang akan kita coba kolaborasikan. Kalau disampaikan tidak tepat mereka melanggar, ya susah juga ngomongnya, karena ini terlanjur kan. Pekerjaan terlanjur mereka anggap benar, tapi bagaimana mereka ikut terlibat menjaga Tahura ini," katanya.

Menurut lelaki 46 tahun kelahiran Terusan, penertiban Tahura tak musti dengan cara membubarkan, bisa jadi melakukan kerjasama pemanfaatan. Pemkab Batanghari nanti dengan kelompok-kelompok yang terlanjur menggarap Tahura akan bikin kesepakatan bersama. 

"Sehingga nanti di jaga bersama, tidak juga harus menggeser mereka mundur dari Tahura, itu akan lebih radikal ya. Kita harus lebih manusiawi, karena mereka juga butuh hidup juga," ujarnya.