Karanganyar, Gatra.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, Jawa Tengah merevisi pengajuan dana penyelenggaraan Pilbup 2024 dari semula Rp73 miliar menjadi Rp80 miliar. Kebutuhan sanitasi dan prokes penyelenggara pemilu di masa pandemi Covid-19 mendasari pembengkakan anggaran.

Anggota KPU Karanganyar Devid Wahyuningtyas mengatakan kenaikan usulan dana merupakan penyesuaian kebutuhan.

"Kebutuhan anggaran Rp80 miliar ini disesuaikan dengan asumsi data pemilih Karanganyar dan juga jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)," kata dia, Sabtu (5/3).

Baca Juga: Relawan Dukung Kebijakan Bupati yang Dikabarkan Ditolak Wabup

Jumlah TPS diperkirakan bertambah dikarenakan jumlah penduduk dan dengan asumsi pembatasan jarak atau mengurangi kerumunan. Ia mengatakan, diasumsikan pula terdapat empat pasang calon yang diusung parpol dan dua pasang calon perseorangan. Estimasi dana Rp80 miliar cukup untuk membiayainya.

"Dari kombinasi parpol yang bisa mengusung mandiri maupun koalisi, setidaknya ada empat pasang calon yang diusungnya. Kemudian juga diasumsikan dua pasang calon independen. Nah, kami sudah menghitungnya dengan kemungkinan-kemungkinan seperti itu," kata Devid.

KPU berharap anggaran itu bisa disiapkan Pemkab Karanganyar. Sebab tahapan pemilu kepala daerah sudah dimulai pertengahan 2023. Artinya, anggaran hibah Pemkab Karanganyar masuk ke KPU di penetapan APBD Tahun Anggaran 2023.

Baca Juga: Parpol Tak Taat Konstitusi, Gerindra Jateng: Bakal Ditinggal Pendukung

Lebih lanjut dikatakan, kini KPU sedang menyusun rencana anggaran dan biaya (RAB) kebutuhannya. Dimasukkan pula pengadaan alat pelindung diri penyelenggara pemilu mulai tingkat TPS sampai PPS serta sarpras prokes. Penambahan jumlah penduduk ikut menentukan jumlah TPS pada pemilu kelak.

Dia mengatakan asumsi untuk potensi pemilih merujuk data Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil) terdapat 762.419 pemilih. Data tersebut dihitung dari penduduk yang memenuhi syarat memilih.

Sekretaris Bakesbangpol Karanganyar, Tyas Ngambar Widyawati mengatakan keuangan daerah bakal menyisihkan anggaran untuk memenuhinya. "Istilahnya pemda nabung dulu biar duitnya cukup buat pemilu. Kita juga berhitung," katanya.