Jakarta, Gatra.com- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah mendapatkan sorotan publik terkait dukungan terhadap wacana 3 periode jabatan presiden. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSI Dea Tunggaesti menuturkan, sebagai pengagum Jokowi, PSI menyetujui penambahan masa kepimimpinan melalui mekanisme amandemen konstitusi.

Menanggapi hal ini, Peneliti Para Syndicate, Virdika Rizky Utama menuturkan, PSI sebagai partai yang menggaungkan suara anak muda, seharusnya lebih berani. Tidak sekedar menuruti kebijakan pemerintah, tanpa melakukan kritik saat terdapat penyimpangan.

Ia menilai, konsep politik PSI sangat keliru. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama mengakomodir saran dan masukan dari anak muda seputar UU Omnibus Law, pelemahan KPK, rencana penundaan pemilu, dan penambahan masa jabatan presiden.

“Sikap PSI yang mengklaim dirinya partai anak muda yang ingin mengubah wajah dan warna perpolitikan Indonesia [malah tidak terlaksana]. Ini memalukan sih. Dalam sejarah Indonesia, hampir nggak ada anak muda selalu mengekor kepada penguasa,” katanya, Jumat (04/05/2022).

Virdi menyarankan, PSI dapat memanfaatkan teknologi untuk bisa menjadi wadah anak muda agar aware dengan isu politik. Bukan malah seakan menjadi humas penguasa. Ia meyakini, partai ini akan semakin banyak pemilih apabila lebih garang memberikan masukan kepada penguasa dengan melibatkan kelompok milenial dan generasi Z.

“Ya sebagian udah kejawab tadi ya. Mestinya PSI bisa menjual program yang dekat dengan anak muda. Contohnya punya fokus dengan perubahan iklim, antikorupsi, petani. Jadi jelas mereka punya visi dan misi yang jelas dalam berpolitik. Sampai saat ini belum terlihat jelas visi dan misi yang seperti itu,” ujarnya.

Menurutnya, kalau PSI bergantung pada satu sosok, ketika individu tersebut turun, maka perolehan pemilih ikut turun. Oleh karena itu, PSI harus berdiri di atas kaki sendiri. Dengan ini, maka partai ini semakin banyak mendapatkan suara anak muda.

Melalui rilisnya, Sekjen PSI membantah hanya mengunggulkan satu sosok. Ia berujar, bukan hanya Jokowi yang bisa ikut kontestasi pemilu, namun juga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah dua kali memimpin.

"Ini adalah pilihan paling adil, dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali, begitu juga Pak JK bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan transparan di 2024," kata Dea.