Jakarta, Gatra.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H. Laoly menerima penghargaan Presiden untuk Individu dan Organisasi Filipina di Luar Negeri tahun 2021 (Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas/PAFIOO). Penghargaan itu diberikan oleh Presiden Filipina, Rodrigo Roa Duterte.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan dari pemerintah Filipina. Suatu penghargaan yang luar biasa, dan bagi saya ini surprise,” ucap Yasonna mengutip keterangan tertulis yang diterima Senin (01/03).

Penghargaan diberikan kepada Yasonna karena Ia dinilai berjasa atas kebijakan di bidang keimigrasian pada masa pandemi Covid-19. Kebijakan keimigrasian di Indonesia di masa pandemi Covid-19 dinilai Pemerintah Filipina mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kental rasa kemanusiaan.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerbitkan berbagai kebijakan di bidang Visa Selama pandemi Covid-19. Tidak kurang dari lima kali Imigrasi menyesuaikan kebijakan pemberian visa selaras dengan upaya pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 yang dimulai pada 5 Februari 2020 melalui Permenkumham nomor 3.

Imigrasi menjadi instansi pertama yang menerbitkan regulasi penanganan Covid-19, bahkan sebelum Satuan Tugas Covid-19 dibentuk. Kebijakan ini kemudian dilanjutkan dengan Permenkumham 7, 8, 11, dan 26.

Yasonna mengatakan, karena pandemi Covid-19, banyak hal harus dilakukan dengan kenormalan baru, termasuk kebijakan keimigrasian. Kebijakan terkait keimigrasian seperti izin tinggal warga negara asing (WNA) maupun akses masuk dan keluar Indonesia, semuanya dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan. Menurut Yasonna, ia wajib memastikan kebijakan agar sesuai hak asasi manusia.

“Sebagai Menkumham, selain peraturan perundang-undangan, saya juga wajib memastikan kebijakan agar sesuai hak asasi manusia. Kebijakan-kebijakan pada masa pandemi, keimigrasian, pastinya mengutamakan keselamatan. Karena keselamatan warga negara adalah hak asasi yang harus dilindungi,” ucap Yasonna.

Dinamika pengaturan visa berlanjut pada tahun 2021 dengan munculnya Permenkumham nomor 27 dan nomor 34. Kebijakan visa yang berlaku pada saat ini adalah bebas Visa Kunjungan dan Visa on Arrival dihentikan sementara, visa yang dapat diberikan kepada orang asing hanya visa yang jenis kegiatannya selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.

Kemudian orang asing wajib memiliki penjamin/sponsor di Indonesia, hal ini diberlakukan dengan tujuan untuk menjamin keberadaan kegiatannya pada masa pandemi Covid-19 yang sangat dinamis ini. Dan orang asing wajib memenuhi dokumen persyaratan protokol kesehatan dalam pengajuan visa, seperti telah divaksin lengkap dan memiliki asuransi atau surat pernyataan menanggung biaya secara mandiri apabila terdampak Covid-19 selama berada di Indonesia.

Pemerintah Filipina mengumumkan individu dan organisasi yang diberi Penghargaan Presiden untuk Individu dan Organisasi Filipina di Luar Negeri tahun 2021 (Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas/PAFIOO) dari Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte. Pemerintah Filipina mengumumkan melalui Komisi untuk Orang Filipina di Luar Negeri (Commission on Filipinos Overseas/CFO).

“Terima kasih untuk pemerintah Filipina dan untuk warga negara Filipina di Indonesia. Penghargaan ini menjadi penambah semangat kami dalam melayani masyarakat dan semoga persahabatan Indonesia-Filipina terus terjalin dengan baik," tutur Yasonna.

Kaanib ng Bayan atau Ally of the Nation adalah penghargaan yang diberikan pemerintah Filipina kepada individu dan organisasi di luar Filipina atas kontribusi luar biasa atau signifikan terhadap warga atau komunitas Filipina di luar negeri.

Keputusan penerima penghargaan melalui seleksi ketat mulai dari nominasi yang direkomendasikan lembaga maupun organisasi warga Filipina di luar negeri. Terdapat 56 penerima penghargaan dari pemerintah Filipina yang berasal dari 117 nominasi dari 31 negara.