Jakarta, Gatra.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru saja menuntaskan rangkaian rapat koordinasi nasional (Rakornas) penanggulangan bencana pada 22-24 Februari 2022 di Tangerang, Banten.

Rakornas tersebut membuahkan beberapa rumusan akhir. Rumusan tersebut akan digunakan sebagai rujukan untuk menanggulangi potensi bencana di tahun ini. Salah satunya adalah rencana BNPB membangun sistem peringatan dini multi-ancaman.

“Membangun sistem peringatan dini multi-ancaman bencana dengan mengintegrasikan seluruh platform peringatan yang sudah ada di kementerian/lembaga dan dikoordinasikan oleh BNPB,” kata Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan, Kamis (24/2).

Tak hanya itu, BNPB juga berencana untuk mengembangkan kerangka kerja kolaboratif antara pemerintah dan pemerintah daerah serta mitra kerja pemerintah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sub-urusan bencana dengan target yang terukur.

Rencana itu meliputi pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan di daerah, peningkatan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana secara mandiri, dan penyediaan pendanaan penanggulangan bencana, baik pra-, saat, dan pasca-, yang memadai dengan pengawasan tata kelola yang adaptif dan responsif.

BNPB juga ingin memodifikasi konsep desa tangguh bencana menjadi perangkat kolaboratif program-program ketangguhan bencana di derah yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga dan institusi non-pemerintah lainnya dengan sumber daya yang dimiliki, termasuk penggunaan dana desa.

Selain itu, BNPB juga hendak memperkuat tata kelola penggunaan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) pada masa kedaruratan bencana dengan tetap memperhatikan kekhususan kondisi darurat bencana yang meliputi masa siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

BNPB juga akan berupaya mengintegrasikan klaster-klaster penanganan darurat bencana ke dalam mekanisme sistem komando penanganan bencana untuk mengefektifkan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh seluruh kementerian/lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta masyarakat berdasarkan fungsi masing-masing dalam kesatuan komando.

Lebih lanjut, BNPB juga ingin meningkatkan efektivitas Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagai wujud kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah dalam pemenuhan layanan kepada masyarakat pada setiap kejadian bencana.

Terakhir, BNPB juga berencana untuk membangun kolaborasi penyediaan hunian tetap yang layak dan aman bagi masyarakat korban bencana dengan standar yang disepakati bersama.

“Untuk menjadi acuan kita bersama dan menjadi acuan solusi untuk upaya penanggulangan bencana di Indonesia di masa yang akan datang,” tandas Lilik.