Kendal, Gatra.com- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Kendal Jawa Tengah, melalui Kantor Pos sempat ditunda. Penundaan ini terjadi di wilayah Kecamatan Kangkung, Selasa kemarin (22/2) yang menyebabkan banyak masyarakat yang kecewa karena telah antri menunggu lama di Kantor Pos setempat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Pos Kendal, Jese Yudistira Marpaung mengatakan, penundaan terpaksa dilakukan karena ada penyesuaian jadwal. Tim Koordinator (Tikor) yang terdiri dari lintas Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, pada saat itu menyarankan untuk ada penyesuaian.

"Kita kemarin berusaha gerak cepat, namun dari sisi Pemda dan TNI Polri menyarankan agar secara bertahap, artinya mereka meminta kami untuk menyesuaikan jadwal agar tidak terlalu memaksa di hari pertama penyaluran BPNT," kata Jese, Selasa (22/2).

Saran dari Pemda tersebut diterimanya pada hari Jumat. Sehingga, pihaknya pada hari Sabtu dan Minggu belum bisa melakukan koordinasi.

Kantor Pos sendiri telah melakukan penyaluran BPNT pada hari Senin lalu. Namun pencairan yang dilakukan hanya menggunakan izin lisan saja kepada Pemda Kendal.

Jese mengaku pada hari Senin itu juga dipanggil oleh Sekda Kendal. Ia diminta supaya tidak memaksakan jadwal pembagian dan membenarkan jika sudah memberikan undangan melalui pendamping PKH kepada sejumlah penerima manfaat.

"Sebelumnya pembagian BPNT di kecamatan terjadwal jam 10 pagi, namun sejam sebelumnya, kita beri pemberitahuan bahwa waktu pembagian digeser," ujarnya.

"Kita sudah sangat siap dan ready, hanya terkendala ijin pemda, karena kan juga ada pengalihan dari perbankan Himbara ke PT Pos, jadi mereka juga nanya ini dan itu kenapa. Mereka minta informasi pada kami," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kendal, Toni Ariwibowo membantah jika penundaan penyaluran BPNT di Kantor Pos karena diperintah Pemda Kendal.

"Tidak benar itu Mas. Penyaluran BPNT itu sepenuhnya tugas Kantor Pos. Dinsos posisinya hanya sekedar membantu. Karena bantuan itu dari Kemensos langsung dikerjasamakan dengan Kantor Pos," kata Toni.

Ia membeberkan, mengetahui pragam BPNT saat ini disalurkan oleh kantor Pos setelah kedatangan tamu perwakilan dari Kantor Pos di kantornya pada Jumat (18/2) lalu. Toni mengaku kaget saat diberitahu dalam pertemuan tersebut, jika Kantor Pos ditunjuk sebagai penyalur progam BPNT yang harus disalurkan mulai Minggu (20/2) kemarin, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.

"Setelah saya buka group Dinsos seJateng saya baru tahu progam ini (BPNT) sekarang disalurkan oleh Kantor Pos," terang Toni.

Toni sempat menanyakan mekanisme dan teknis penyaluran BPNT. Berhubung Kantor Pos memiliki personel terbatas untuk menyalurkan bantuan tersebut, akhirnya Dinsos bersedia membantu dalam penyalurannya ke masyarakat. Hal ini dilakukan Dinsos dengan terlebih dahulu bersurat ke Bupati Kendal agar langkah yang dilakukan sesuai prosedur.

Penyaluran pertama dilakukan di Kecamatan Kendal, Ngampel dan Patebon dengan dibantu pendamping PKH. Saat membantu, para petugas dari Dinsos tidak menerima imbalan sama sekali. Bahkan lebih tragisnya, air minum saja tidak diberi oleh kantor Pos yang notabene telah mereka bantu.

"Kalau saya melihat kesiapan Kantor Pos menyalurkan bantuan sudah sangat siap, tapi entah ada apa transfer dari Kemensos itu belum sampai ke rekening Kantor Pos sehingga akhirnya Kantor Pos menunda penyaluran BPNT," bebernya.