Beijing, Gatra.com - Tiongkok menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang berkembnag di Ukraina selepas Rusia menyatakan pengakuan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR).

Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi dalam pembicaraanya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, mengatakan bahwa keputusan Rusia merupakan buntut dari kegagalan Perjanjian Minsk 2015.

Dalam masalah Ukraina, Wang Yi menegaskan bahwa posisi Tiongkok tetap konsisten membela supremasi hukum yang berlaku.

“Legitimasi negara mana pun harus dihormati dan prinsip-prinsip Piagam PBB harus ditegakkan,” ujar Wang Yi sebagaimana dilansir dari Russian Today, Selasa (22/02).

Wang Yi menyatakan Tiongkok meminta seluruh pihak yang terlibat dalam ketegangan di kawasan tersebut untuk menahan diri.

"Mengedepankan perdamaian, meredakan situasi, dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan negosiasi,” jelasnya.

Pengakuan Rusia atas dua wilayah separatis di Ukraina Timur itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan NATO, aliansi militer itu dituduh Moskow merusak keamanan nasionalnya dengan melakukan ekpansi ke bagian timur Eropa. Rusia mengklaim blok pimpinan AS itu menargetkan Ukraina sebagai lokasi penempatan aset militernya.

Sementara itu, AS dan sekutunya telah menolak proposal yang diajukan Rusia untuk memberlakukan moratorium ekspansi NATO dan menarik keberadaan militernya di kawasan itu. Sebaliknya, mereka menuduh Moskow merencanakan perang agresi terhadap Ukraina.

Rusia menuding Barat telah menerbangkan pesawat yang penuh dengan senjata canggih ke Ukraina, mengklaim bahwa mereka diperlukan untuk mempertahankan negara itu dari ancaman Rusia. Moskow mengatakan pengiriman itu tampaknya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan militer Ukraina dalam persiapan serangan terhadap gerakan pemberontak di Donbass.