Ankara, Gatra.com - Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan, pengakuan kedaulatan Republik Rakyat Luhansk (LPR) dan Republik Rakyat Donetsk (DPR), oleh Rusia merupakan langkah yang tidak dapat diterima dan telah melanggar perjanjian Minsk.

"Keputusan Federasi Rusia untuk mengakui apa yang disebut Republik Donetsk dan Lugansk, selain melanggar perjanjian Minsk, jelas merusak tatanan politik Ukraina dan integritas teritorialnya. Keputusan Federasi Rusia tidak dapat diterima, kami menolaknya," tulis Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataan resminya, dikutip Ria Novosti, Selasa (22/02).

Dalam keterangannya, Kementerian Luar Negeri Turki turut meminta semua pihak untuk bertindak secara hati-hati dengan perkembangan situasi seperti saat ini.

Ketegangan di wilayah Donbass telah meningkat dalam beberapa hari terakhir, DPR dan LPR telah mengumumkan banyak penembakan oleh pasukan keamanan Ukraina. 

Pimpinan DPR dan LPR mengumumkan evakuasi sementara warga ke wilayah Rostov, Rusia sehubungan dengan ancaman invasi Ukraina ke wilayah tersebut.

Pemimpin DPR, Denis Pushilin, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky akan segera memerintahkan militer melancarkan serangan di Donbass, untuk melaksanakan rencana menyerbu DPR dan LPR. 

Pada hari Sabtu (19/02) lalu, para pemimpin DPR dan LPR menandatangani dekrit tentang mobilisasi umum, dan kemudian meminta Rusia untuk memberikan pengakuan atas kemerdekaan wilayah tersebut dari Ukraina.

Presiden Rusia, Vladimir Putin pada Senin (21/02) setelah pertemuan dengan Dewan Keamanan Rusia, menyampaikan pidatonya kepada publik, menyatakan penting untuk membuat keputusan pengakuan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk.

Putin mengatakan bahwa dunia internasional telah mengabaikan kengerian dan genosida di wilayah Donbass. Pasalnya, di wilayah itu tidak satu hari pun berlalu tanpa penembakan, pembunuhan warga sipil dan blokade. 

Atas kondisi itu, Putin menegaskan bahwa kasus pertumpahan darah di Donbass, seluruh tanggung jawabnya akan berada pada rezim Kiev.

Pada akhirnya Putin menandatangani dekrit yang mengakui LPR dan DPR. Dalam dekritnya, Putin menginstruksikan untuk memastikan keamanan di wilayah DPR dan LPR dengan mengirimkan angkatan bersenjata Rusia sebagai pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut.