Moskwa, Gatra.com- Presiden Rusia menunjukkan rasa percaya dirinya dalam memberi dukungan atas pengakuan kemerdekaan dua wilayah separatis Ukraina, yakni Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR).

"Saya menyatakan tentang keputusan yang dibuat hari ini, saya yakin akan dukungan warga Rusia, seluruh kekuatan patriotik negara ini," ujarnya sebagaimana dilansir dari RIA Novosti, Selasa (22/02).

Sebelumnya, Putin pada Senin (21/02) mengadakan rapat luar biasa dengan Dewan Keamanan Rusia, setelahnya dia menyampaikan pidato kepada publik dan menyatakan penting untuk segera mengakui kedaulatan LNR dan DPR.

Pada kesempatan itu, Putin turut meminta Majelis Federal Rusia untuk meratifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan yang berkaitan dengan pengakuan kedaulatan DPR dan LNR.

"Saya meminta Majelis Federal Federasi Rusia untuk mendukung keputusan ini, dan kemudian meratifikasi perjanjian tentang persahabatan dan bantuan timbal balik dengan kedua republik, kedua dokumen ini akan disiapkan dan ditandatangani dalam waktu dekat," kata Putin.

Putin menyebut Rusia telah melakukan segala hal guna menjaga kedaulatan Ukraina dengan terus menjada komitmen perjanjian Minsk yang disepakati pada tahun 2015. Hanya saja, kesepakatan itu tak lagi dijaga oleh pihak Ukraina.

“Krisis keamanan Eropa terjadi karena ekspansi ke arah timur dari North Atlantic Treaty Organization (NATO), yang telah menyebabkan hilangnya rasa saling percaya dengan Rusia,” ungkap Puitn.

Putin menyinggung situasi di DPR dan LPR yang dalam beberapa hari terkahir terus terjadi penembakan yang dilakukan pasukan keamanan Ukraina.

Pimpinan DPR dan LPR telah mengumumkan evakuasi sementara warga ke wilayah Rusia, di kota Rostov sehubungan dengan ancaman militer Ukraina. Kalangan wanita, anak-anak dan orang tua menjadi prioritas dalam evakuasi ini.

Ketua DPR Denis Pushilin, menyebut Presiden Ukraina Vladimir Zelensky akan segera memerintahkan militer melancarkan serangan di Donbass, untuk melaksanakan rencana pengepungan DPR dan LPR. Pada Sabtu (19/02), pimpinan DPR dan LPR telah menandatangani dekrit terkait mobilisasi penduduk.