Salatiga, Gatra.com - Wali Kota Salatiga Yuliyanto, SE, MM, dan Wakil Wali Kota Salatiga, Dr. H. Muh Haris, SS, M.Si, akan mengakhiri masa jabatannya yang sudah berlangsung selama dua periode pada tahun 2022 ini.

Dalam Pasal 201 ayat (9) menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan kepala daerah, diisi dengan Penjabat Wali Kota mulai Tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, yakni agar Wali Kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 dapat menyusun dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026. Dokumen itu selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Hal ini sekaligus memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

“Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyambut dengan tangan terbuka apapun masukan dan saran dari panjenengan semua, terkait penyajian dokumen, yang tentunya akan segera kami respon dan tindaklanjuti guna perbaikan dan penyempurnaan dokumen ke depannya,” ujar Yuliyanto pada Rapat Dengar Pendapat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 di Ruang Bhinneka Gedung DPRD Kota Salatiga, Senin, (21/2).

Atas dasar itu, Yuliyanto berharap, kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik. “Jangan sungkan untuk menyampaikan saran masukan, selama hal tersebut bermanfaat bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan Kota Salatiga,” sebutnya.

Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit, segenap Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, Sekretaris Daerah Kota Salatiga, anggota DPRD Kota Salatiga, jajaran pejabat Pemerintah Kota Salatiga, serta Cemsed UKSW Salatiga yang mengikuti secara daring.

Rapat ini bertujuan untuk mencermati Rancangan Rencana Pembangunan Daerah yang sudah memasuki draft akhir. Sebelum nanti, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 akan diselenggarakan Forum Konsultasi Publik dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah, oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah, sebagai bagian dari tahapan proses penyusunan dokumen.