Palembang, Gatra.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), menargetkan semua desa yang tersebar di 17 kabupaten dan kota, sudah menerapkan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP pada 2025 mendatang.

“Targetnya, sampai 2025 nanti 100 persen desa di Sumsel melakukan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini,” ujar Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Ekowati Retnaningsih di Palembang, Jumat (18/2).

Menurutnya, untuk 2021 saja gerakan tersebut telah diikuti 240 desa. Dimana, satu kecamatan mempunyai satu desa mandiri pangan. “Jumlah desa Sumsel Mandiri Pangan pada 2021 yakni satu desa per satu kecamatan (240 desa),” katanya.

Dikatakan, rencana jumlah desa mandiri pangan pada 2022 sebesar 50 persen desa per kecamatan, kemudian para 2023 sebesar 70 persen desa per kecamatan, 2024 sebesar 90 persen desa per kecamatan dan 100 persen desa per kecamatan pada 2025.

Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan sendiri diluncurkan akhir 2021 lalu. Kini, berbagai pihak baik BUMN/BUMD melalui bantuan yang berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) terus mendukung program tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan.

“Program ini ditargetkan dapat menekan angka kemiskinan, juga meningkatkan perekonomian warga Sumsel,” ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Dikatakannya, kemandirian pangan di wilayahnya akan dimulai dari kemandirian pangan pada tingkat rumah tangga. Sehingga masyarakat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan.

“Program Sumsel Mandiri Pangan ini sangat penting agar biaya hidup masyarakat dapat ditekan dan penghasilan semakin tinggi, sehingga masyarakat dapat semakin sejahtera,” ujarnya.

Gubernur meminta semua pihak bertanggung jawab tak terkecuali organisasi-organisasi seperti TP PKK, Ikatri, Persit, Bhayangkari dan organisasi lainnya untuk membantu gerakan tersebut agar bisa diterapkan. Termasuk pula, program CSR atau kepedulian sosial dari korporasi-korporasi agar sudah mengarah pada SMP dan akan dievaluasi setelah enam bulan.

“Titik sasaran pada SMP ini adalah ibu-ibu rumah tangga. Artinya, semua pihak memiliki tanggung jawab,” katanya.