Kupang, Gatra.com -  Kepolisian Daerah (Polda) NTT  melaksanakan pelatihan penguatan kapasitas dan pengamanan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara Timor Leste, Kamis (17/2). Pelatihan tersebut diikuti 60 orang Bintara berasal dari enam Polres yang memiliki wilayah hukum berbatasan dengan Timor Leste antara lain Polres Alor, Belu, Malaka, TTU, Sumba Timur dan Rote Ndao.

Kegiatan ini dibuka Karo SDM Polda NTT Kombes Pol. Ari Wahyu Widodo, S. I.K mewakili Kapolda NTT. Ikut hadir dalam pelatihan tersebut Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol Drs. Johanis Asadoma, S.H., M.Hum

Kapolda NTT dalam sambutannya yang dibacakan Kombes Pol. Ari Wahyu Widodo, S. I.K mengatakan bahwa kebijakan Polri untuk membangun dan menumbuhkan kekuatan keamanan di wilayah perbatasan sangat penting. Karena itu anggota Polri yang ditugaskan ditapal batas antar negara harus optimalkan kekuatan pengamanan.

Tujuan lainnya berupa memelihara kelestarian dan kekayaan alam, memelihara batas wilayah NKRI demi keutuhan wilayah negara juga membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

"Kalian Bintara Polri yang ditugaskan diperbatasan harus bangga. Karena menegakan hukum nasional dan internasional. Selain itu untuk pengembangan kapasitas anggota Polri di wilayah perbatasan dalam rangka harkamtibmas, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pelayan dan pengayom masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM ,” kata Kombes Pol. Ari Wahyu Widodo, S. I.K.

Lebih lanjut Kombes Pol Ari mengharapkan agar setiap anggota Polri di wilayah perbatasan dapat memahami konsep keamanan dan tata kelola wilayah perbatasan secara maksimal dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

"Untuk itu harus jalin sinergisitas baik dengan TNI, Imigrasi, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya. Ini untuk menciptakan situasi yang kondusif serta bekerja sama menjaga kedaulatan NKRI khususnya di wilayah perbatasan agar dapat menjadi lebih baik lagi ,”harap Kombes Pol Ari.

Selain itu Kombes Pol Ari juga menggambarkan kondisi permasalahan di wilayah perbatasan negara. Seperti ancaman terorisme, peredaran narkoba, pencurian kayu atau hasil laut, human trafficking, mata uang palsu, kapal tidak dilengkapi dokumen yang sah, ilegal logging, pengerukan ilegal pasir, pembalakan liar, penyeludupan senjata, bahan peledak, sembako, BBM, kendaraan bermotor, barang konsumsi, hingga limbah berbahaya maupun kejahatan lainnya.

"Demi pengelolaan pengamanan wilayah perbatasan negara yang kondusif sangat dibutuhkan kerja maksimal dan sinergitas antara Polri, dan semua stakeholder. Karena setelah kembali kewilayah tugas, harus melaksanakan tugas sesuai yang yang diperoleh dalam pelatihan itu," katanya.