Jakarta, Gatra.com - Dewan Pimpinan WIlayah  Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPW LDII) Kalimantan Timur (Kaltim) menghelat Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-7 pada Kamis (17/2). Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Hal itu ia ungkapkan setelah menemui Presiden Jokowi pada Jumat (11/2) di Istana Bogor. Saat itu, menurut Chriswanto, Presiden Jokowi berpesan masalah kebangsaan tak akan pernah selesai. Untuk itu butuh penguatan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

“Kebangsaan menjadi prioritas kami, karena analoginya sederhana. Indonesia ibarat kapal besar, bila kapal ini oleng maka kita warga bangsa, termasuk umat Islam di dalamnya tidak bisa bekerja, beribadah, dan beraktivitas dengan baik,” ujar Chriswanto di sela-sela Munas VII LDII Kaltim, Kamis (17/2).

Untuk itu, ia meminta warga LDII berupaya keras agar kapal besar Indonesia ini tetap stabil. Agar tetap menjadi ruang yang kondusif untuk beragama, berbangsa, dan bernegara. Chriswanto juga mengingatkan, pesan Presiden Jokowi terkait kebangsaan yang kerap diterpa masalah.

Permasalahannya, bukan karena keberagaman bangsa Indonesia, tetapi menurutnya adalah nilai-nilai kebangsaan Indonesia selalu menghadapi tantangan dari ideologi transnasional, “Ada ideologi, yang selalu ingin mendominasi kehidupan berbangsa dan bernegara, dari libearisme, sosialisme, hingga radikalisasi agama,” pungkasnya.

Sejarah bangsa ini, menurut Chriswanto telah melewati masa-masa sulit akibat dominasi ideologi tertentu. Untuk itu, ia mengingatkan seluruh rakyat Indonesia terutama warga LDII, untuk selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Sebuah bangsa dinilai dari karakternya, kita memiliki nilai luhur seperti gotong-royong, jujur, kerja sama, saling menghormati dan menghargai, maka jangan sampai tergerus sifat individualistik yang liberal,” ujarnya.

Untuk menjaga nilai-nilai bangsa itu, DPP LDII mendirikan pondokkarakter.com dan Sekolah Pamong Indonesia (SPI). Dua program tersebut ditujukan untuk membangun karakter profesional religius. Menurutnya, program tersebut ditujukan memberikan edukasi stakeholder penyelenggara Pendidikan, mulai dari pemilik yayasan, para guru, pamong santri/siswa, hingga satpam.

“Di LDII terdapat 267 satuan pendidikan baik formal maupun informal. Dengan adanya pondokkarakter.com dan SPI memudahkan para pengelola untuk mengakses materi dan berdiskusi dengan para pakar,” imbuhnya. Harapannya, dengan adanya edukasi karakter tersebut, LDII dapat menjaga nilai-nilai kebangsaan yang terdapat dalam empat pilar kebangsaan.

Dalam Muswil VII LDII Kaltim, KH Chriswanto mengingatkan, agar LDII Kaltim bekerja lebih keras terkait dengan terbitnya UU Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya LDII Kaltim bisa berkontribusi besar dalam bidang ekonomi, lingkungan dan ketahanan pangan – salah satu dari 8 klaster program pengabdian “LDII untuk Bangsa”.

Menurutnya, Kaltim sebagai ibu kota tidak harus seperti DKI Jakarta yang padat dan berpolusi. Di sinilah pentingnya LDII Kaltim berkontribusi, agar bila ibu kota negara berada di provinsi tersebut, lingkungan atau ekologi tidak rusak. Dan nilai-nilai tradisi masyarakat Kaltim yang luhur tetap terjaga.

Muswil VII LDII Kaltim dihadiri oleh para pejabat dan tokoh masyarakat, di antaranya Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan Ketua MUI Kaltim KH Muhammad Rasyid.

Dalam kesempatan itu Hadi Mulyadi mengatakan, dirinya mengapresiasi LDII di Kaltim, pada muswil kali ini mengangkat tema yang menginginkan dakwah sejuk, generasi emas profesional religius, dan menyambut IKN dalam Kaltim Berdaulat.

“Selamat atas terselenggaranya Muswil DPW LDII Kalimantan Timur, dan saya mengapresiasi LDII selama ini menjadi organisasi yang menjaga kondusifitas di Kalimantan Timur. Juga kami melihat LDII berkiprah selama ini dalam bidang pendidikan dan bidang dakwahnya,” ucap Hadi.