Blora, Gatra.com- Puluhan warga di Kabupaten Blora Jawa tengah menggelar Istigasah Akbar, Kamis (27/2). Mereka menuntut pembatalan tes Pengisian Perangkat Desa (Perades) yang telah berlangsung.

Aksi puluhan massa yang tergabung dalam aliansi Pemantau Keuangan Negara (PKN) ini digelar di Alun-alun Kabupaten Blora. Massa mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora membatalkan pengisian test perangkat desa yang disinyalir penuh kecurangan.

Dalam orasinya, massa menyebut lima dosa besar Pemkab Blora dalam tes Perades kali ini. Diantaranya, membiarkan nepotisme, dugaan fasilitasi kecurangan test CAT, dugaan jual beli jabatan, serta Pemkab dinilai plinplan dalam test pengisian Perades.

"Membiarkan nepotisme, suami kades, anak kades jadi perangkat. Saudara perangkat ada yang jadi. Ini jelas melanggar Undang-undang," kata Juru bicara PKN Seno Margo Utomo.

Seno pun mempertanyakan komitmen dan keseriusan Pemda dalam menangani carut marut pengisian Perades ini.

"Pemkab mencla-mencle, Undang-undang ditabrak. Kampus yang tidak punya jurusan hukum dibuat bisa. Karena dugaan Rektor kenal dekat dengan Bupati," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan keseriusan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengusut dugaan kecurangan Perades ini. Hal ini menyusul adanya penetapan tersangka namun nama tidak dijelaskan.

"Kepercayaan masyarakat kepada APH rendah. Menetapkan tersangka, tidak ada nama. Kan lucu dan ada apa ini. Jadi menurut saya APH harusnya berani kalau gak dibilang masyarakat ikut main," jelasnya.

Sementara itu, Ketua PKN Sukisman mengaku telah melaporkan dugaan kecurangan Perades ini ke sejumlah lembaga penegak hukum.

"Saya sudah melaporkan ini ke KPK. Saya sudah bicara banyak terkait kecurangan ini ke KPK. Bicara blak-blakan. Karena saya ingin tidak ada korupsi di Blora," ucapnya.