Jakarta, Gatra.com– Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Suryo Utomo mengatakan pentingnya kerja sama internasional di bidang transparasi perpajakan (tax transparency) dan Exchange of Information (EOI) untuk mengakselerasi mobilisasi pendapatan domestik dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Demikian hal tersebut ditekankan Suryo dalam pertemuan Asia Initiative pertama dengan tema “Sustaining the Recovery through Enhanced Tax Transparency” yang dilakukan secara
hybrid dari rangkaian kegiatan Indonesia sebagai Presidensi G20 pada Rabu (16/02).

Selain pemimpin otoritas pajak dari lima negara Asia anggota G20, pertemuan ini turut dihadiri oleh
perwakilan dari Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global
Forum), pemimpin otoritas pajak dari 13 negara Asia anggota Global Forum, dan beberapa lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank serta Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR).

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Gatra.com Kamis (17/2), Suryo juga turut mengajak negara-negara di Asia untuk ikut bergabung ke dalam Asia Initiative dan
mendapatkan manfaat dari kerja sama di bidang transparansi perpajakan dan EOI.

Sebelumnya, peluncuran kegiatan Asia Initiative telah dilaksanakan pada acara Plenary Meeting of the Global Forum pada tanggal 17 November 2021. Di mana Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani
Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa memberikan dukungan atas pembentukan Asia Initiative ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan peran kerjasama multilateral dalam transparansi dan pertukaran informasi perpajakan untuk mendukung pemulihan yang adil dan inklusif harus terus ditingkatkan. Hal tersebut sejalan dengan semangat yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia “Recover Together, Recover Stronger”.

“Kita semua menyadari bahwa Covid-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, yang juga berdampak pada anggaran pemerintah, terutama belanja yang meningkat, sementara pendapatan mengalami kontraksi," jelas Sri Mulyani.

Menurut dia, transparansi perpajakan akan membantu memastikan ketahanan mobilisasi pendapatan domestik selama periode pemulihan ini. "Terutama ketika kita menghadapi banyak aktivitas ilegal karena harga komoditas yang tinggi secara global,” ujar mantan Managing Director World Bank tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presidensi G20 membahas lebih detail mengenai inisiatif dari regional, seperti aliran keuangan ilegal dan penghindaran pajak. Menurutnya hal-hal tersebut sangat terkait dengan tugas Kementerian Keuangan, terutama ketika berhadapan dengan mobilisasi sumber daya dalam negeri.

“Ini akan menjadi harapan kami untuk mengatasi masalah ini di G20 sehingga kami mengangkat masalah ini menjadi masalah global," tegas Sri Mulyani.

Tentunya lanjut dia, hal ini harus dibarengi peningkatan kapasitas dan kerjasama dalam kerangka hukum dapat dan harus dibangun. "Di Indonesia, saya juga harus berinvestasi pada sistem IT, sistem Coretax, serta reformasi administrasi,” ungkapnya.