Home Ekonomi Harga Tahu Tempe Naik, Partai PRIMA: Pemerintah Gagal Jaga Harga Kebutuhan Pokok

Harga Tahu Tempe Naik, Partai PRIMA: Pemerintah Gagal Jaga Harga Kebutuhan Pokok

Jakarta, Gatra.com- Harga kedelai yang merupakan bahan baku utama tahu dan tempe terus melonjak. Hal ini memberikan pukulan pada para produsen tahu dan tempe yang harus menanggung kenaikan biaya produksi.

Untuk diketahui, harga komoditas kedelai di pasaran sebelumnya berada di angka Rp9 ribu. Namun sejak Desember 2021 hingga awal Februari 2022 harganya mencapai 11 ribu rupiah.

Atas kondisi tersebut, para produsen tahu dan tempe berencana melakukan mogok produksi pada tanggal 21 hingga 23 Februari 2022 mendatang. Mogok produksi akan dilakukan di sebagian besar daerah-daerah di pulau Jawa.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Alif Kamal menyampaikan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah gagal mengendalikan harga kebutuhan pokok yang setiap harinya dikonsumsi oleh masyarakat. Pasalnya, belum usai sengkarut minyak goreng, kini masyarakat harus dihadapkan dengan kenaikan harga kedelai.

“Minyak goreng, tahu dan tempe adalah kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi oleh masyarakat, kalau ngatur ini saja tidak beres, bagaimana mau bangun IKN (Ibukota Negara)?” ujar Alif dalam keterangannya, Rabu (16/02).

Harga komoditas kedelai sendiri diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga Mei 2022 mendatang. Penyebab kenaikan harga komoditas ini karena produksi dan pasokan dunia berkurang. Masalahnya, produksi tahu dan tempe Indonesia 80 persen bahan bakunya menggunakan kedelai impor.

Untuk memproduksi tahu dan tempe produsen membutuhan bahan kedelai sekira 3 juta ton per tahun. Hanya saja, ketersediaan pasokan kedelai lokal hanya mencapai 20 persen kebutuhan tersebut.

Maka dari itu, perajin tahu tempe dalam negeri sangat bergantung pada kedelai impor. Ketika harga kedelai dunia naik, perajin yang sebagian besar industry rumah tangga akan mendapatkan imbasnya.

Alif menegaskan, dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, Indonesia masih sangat bergantung pada negara lain. Seharusnya, lanjut dia, hal itu dapat dihindari jika pemerintah fokus mengembangkan potensi lokal dengan memberikan jaminan kepada para petani dalam negeri.

“Petani kita sering dihadapkan biaya pupuk yang mahal dan langka, pasar yang tidak menentu. Tahu tempe kan makanan asli Indonesia, masak bahan bakunya dari impor?” tegasnya.

Berkaitan dengan hal itu, Alif meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evalusi secara menyeluruh terhadap jajarannya dan melibatkan pelaku bisnis untuk mengatasi kenaikan harga kedelai ini.

“Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan pelaku bisnis harus dievaluasi menyeluruh dari hulu dan hilir. Kalau ada kartel dalam permainan harga ini, Presiden harus usut,” ujarnya.

278