Jakarta, Gatra.com – Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur dan Polda Jawa Tengah (Jateng), bahkan Istana Negara, dan DPR untuk memastikan aparat tidak melakukan kekerasan terhadap masyarakat Desa Wadas.

“Aksi-aksi solidaritas di kantor Gubernur Jawa Tengah, di kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan bahkan di tingkat nasional, di Istana maupun di DPR RI akan kita lakukan,” kata Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dalam konferensi pers virtual pada Kamis (10/2).

Iqbal menyampaikan, aksi solidaritas tersebut untuk memastikan bahwa masyarakat Dewa Wadas tidak mengalami kekerasan dan penindasan atau inditimidasi karena menentang dan mempertahankan tanahnya agar tidak dijadikan lahan penambangan batu andesit untuk Bendungan Bener.

Menurut Iqbal, aksi masyarakat Dewa Wadas untuk mempertahankan tanahnya merupakan hak mereka yang dijamin dalam konstitusi. “Itu hak milik mereka kok!” ujarnya.

Orang nomor satu di Partai Buruh tersebut mengatakan, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) harus mengedepankan cara-cara persuasif dan dialogis seperti yang dilakukan Jokowi ketika menjadi wali Kota Solo.

“Lakukan seperti yang dicontohkan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia saat menjadi Wali Kota Solo, dialogis dan persuasif. Toh bisa, kenapa di Wadas harus menggunakan kekerasan?” katanya.

Iqbal mengingatkan aparat keamanan dan pihak-pihak terkait agar tidak menggunakan aksi-aksi refresif atas nama Proyek Strategis National (PSN).

“Jangan mengulang kasus Kedung Ombo. Partai Buruh bersama kelas pekerja, masyaraka Desa Wadas menjadi bagian kelas pekerja,” ujarnya.