Banyumas, Gatra.com – Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengusulkan agar Badan Standarisasi Nasional (BSN) mendampingi industri knalpot Purbalingga agar produknya bisa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Purbalingga Johan Arifin SSos MSi menyebutkan standarisasi dibutuhkan untuk melindungi Industri Kecil Menengah (IKM) Knalpot. Pasalnya, isu razia knalpot brong yang sedang dilakukan oleh jajaran Polri ini meresahkan para pelaku IKM Knalpot di Purbalingga.

“Kita tahu produk knalpot Purbalingga adalah knalpot handmade yang sudah pasti nonstandar atau aftermarket. Padahal sampai sekarang BSN memang belum pernah mengadakan standarisasi SNI Knalpot (secara umum). Nah kami mohon untuk bisa dilakukan SNI knalpot baik knalpot standar maupun aftermarket. Ini untuk melindungi agar jangan sampai produk IKM kita dianggap non standar saat sudah ada SNI Knalpot,” kata Johan dalam kegiatan audiensi dengan BSN secara virtual, Selasa (8/2) dari Ruang Rapat Bupati.

Johan menyebut saat ini ada sekitar 350 IKM Knalpot di Purbalingga dengan penyerapan kerja mencapai 4.500 orang. Ia memastikan Pemkab Purbalingga dengan pelaku IKM Knalpot sangat berkomitmen agar produk knalpot Purbalingga bisa memenuhi standar (SNI) termasuk standar kebisingan.

“Kami merencanakan Gedung LIK Logam Purbalingga salah satunya akan digunakan untuk uji kebisingan. Februari ini juga kami akan berkunjung ke Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) di Bandung untuk belajar kriteria kebisingan,” ujarnya.

Sementara, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menambahkan knalpot merupakan produk unggulan IKM di Purbalingga. Bupati berharap agar pelaku IKM ada pendampingan dalam standarisasi produk. Terlebih pemerintah pusat juga punya perhatian besar terhadap IKM ini dengan dibuatkan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Logam.

“Harapannya dengan kita dampingi agar knalpot ini memiliki SNI tentu akan jauh lebih baik lagi. Saya yakin ke depan kalau knalpot sudah berlabel SNI pasti akan potensial dijual dalam skala nasional maupun internasional,” ucap dia.

Di samping pendampingan standarisasi terhadap produk knalpot Purbalingga, Bupati juga mengusulkan pendampingan sektor yang lain. Di antaranya standarisasi palm sugar dan kopi. Selain produk, diharapkan ada pula standarisasi sistem/manajemen seperti pasar rakyat, pengelolaan pariwisata, pengadaan barang/jasa, dan sistem layanan public yang lain.

“Yang perlu segera kami tindaklanjuti adalah MoU antara Pemkab Purbalingga dengan BSN, agar BSN  bisa ada pendampingan terhadap beberapa poin yang akan kita bahas,” ucap dia.

Kepala BSN Drs Kukuh Syaefudin Achmad MSc menyambut baik usulan Pemkab Purbalingga terkait standarisasi produk knalpot. Ia memastikan MoU nanti dapat merealisasikan upaya tersebut.

“Saya rasa ini menjadi prioritas pertama yang akan kita respon yaitu SNI untuk knalpot. Mengingat knalpot sebagian besar dibuat di Purbalingga maka tata cara penyusunan SNI atau drafter SNI bisa dirancang oleh teman-teman Pemkab Purbalingga, secara prosedur akan dihubungkan dengan technical committee yang bertanggungjawab di bidang knalpot. Ini akan jadi pilot project kita dalam implementasi standarisasi knalpot,” ungkapnya.