Batanghari, Gatra.com - Bupati Batanghari, Jambi Muhammad Fadhil Arief (MFA) mengaku kediaman pribadinya 'Gedung Putih' banyak kedatangan tim sukses (Timses) malam kemarin. 

Beragam persoalan mereka bahas, satu diantaranya perihal nama keluarganya tak muncul dalam daftar pengumuman penerimaan pegawai tidak tetap (PTT) tahun 2022. 

"PTT bagian dari rasionalisasi, bagian dari efisiensi. Ternyata setelah dua bulan PTT dirumahkan, pegawai kinerjanya meningkat," kata MFA usai gelaran acara purna tugas Inspektur Daerah, Selasa (8/2).

Ia menyebut sebelum rasionalisasi PTT berlaku, satu pegawai punya dua ajudan PTT. Kini, setelah pegawai tak punya ajudan PTT, ternyata membaik kinerjanya. Sebenarnya menurut MFA, perekrutan PTT untuk mengisi ruang kosong yang tak mungkin di isi pegawai karena kekurangan pegawai. 

"Apakah berbentuk tenaga, kemampuan fisik maupun kemampuan lainnya. Makanya PTT akan kita lakukan penerimaan secara bertahap. Kita mau lihat efektivitas di setiap masing-masing OPD," ucapnya.

Sebagian kantor membuktikan tanpa PTT sudah bisa berjalan baik, meskipun pegawai-pegawai sedikit terasa capek. Hal ini terus jadi pengamatan Sekda bersama tim lain sembari melatih. MFA secara tegas berujar seorang ASN kalau terlalu banyak punya anak buah, pasti malas-malasan bekerja.

"Itu sudah alami manusia. Kalau seorang Kepala seksi (Kasi) di sebuah kantor lebih banyak ajudannya dari Bupati kan aneh juga ya. Misalnya PTT ini untuk beli rokok, PTT ini bikin kopi dan PTT ini ngetik surat. Ini tidak boleh kita biarkan begitulah karena tidak efisien dan efektif," ujarnya.

Suami Zulva tak menampik keputusan rasionalisasi PTT memicu pro kontra. Bagi ayah empat anak ini, tak ada formula sempurna terhadap setiap keputusan, apalagi menyenangkan semua orang.

"Tadi malam banyak didatangi orang kebetulan keluarganya tak lulus PTT. Tapi sudah bagian dari risiko. Ada yang setiap hari di rumah Bupati, kemudian adiknya tak lulus PTT, mau diapakan lagi. Kemudian ada yang ngurut istri saya kerjanya rutin, anaknya tak lulus mau diapain lagi," ucap pasangan Wabup Bakhtiar optimis.

Meski muncul pro kontra, MFA tetap mencoba menerapkan pola rasionalisasi PTT. Soal nanti baik atau tidak, ia minta masyarakat menunggu setelah pola berjalan. 

"Kita mohon diberikan waktu ya. Dengan formula kerja yang kita buat diberi waktu, silakan nanti di evaluasi. Hasil evaluasi apabila salah yang kita lakukan, ya kita perbaiki. Tapi kalau betul ya perlu di dukung," katanya.

Mantan ‘tauke duku’ asal Desa Terusan ini kadang-kadang bingung melihat konsep berpikir sebagian masyarakat daerah ini. Hasil keputusan pemerintah belum di mulai sudah menuai kritik. 

"Ini kan agak repot juga. Sementara Tuhan saja menilai amal ibadah itu setelah orang hidup meninggal dunia, baru di nilai. Tapi kalau dalam proses ini sudah dilakukan sana-sini, sana-sini ya repot," ucapnya sumringah.