Jakarta, Gatra.com – Advokat senior Palmer Situmorang menyatakan siap mencalonkan diri sebagai ketua umum (Ketum) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) periode 2021–2026 pada musyawarah nasional (Munas) DPP AAI yang rencananya bakal segera dihelat di Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Advokat yang sempat menjadi kuasa hukum pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (6/2), menyampaikan alasannya untuk maju menjadi calon Ketum AAI.

“Saya terpanggil untuk mengikuti pencalonan Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), untuk memulihkan, menyelamatkan marwah dan martabat AAI,” katanya.

Palmer akan maju bersama Efran Helmi Juni dan Hendri Donal yang masing-masing sebagai kandidat ketua dan Sekjen AAI. Mereka mendeklarasikan diri dengan nama PHD. Pihaknya akan berjuang menjadikan advokat sebagai penegak hukum, sejajar dengan penegak hukum lainnya, yakni polisi, jaksa, dan hakim.

“Advokat harus hadir sebagai penegak hukum, namun pelaksanaannya tidak atau belum diperlakukan sebagaimana penegak hukum lainnya,” kata dia.

Selain mensejajarkan dengan penegak hukum lainnya, PHD akan berupaya menjadikan AAI sebagai organisasi advokat pioner dan disegani dengan meningkatkan profesionalisme dan kemampuan para advokat dan pemimpinnya.

Menurut Palmer, AAI awalnya merupakan organisasi advokat berpengaruh dan nomor dua terbesar di Tanah Air. Dengan kemapanan, kemampuan, dan pengalamannya, harusnya AAI menjadi organisasi advokat terdepan bukan malah kemudian menurun.

“Diperlukan sosok pemimpin yang profesional, memiliki visi dan misi yang jelas dan mampu memberikan perlindungan bagi anggotanya ketika menjalankan profesinya. Selain itu, seorang pemimpin harus berjiwa besar dan bukan nyambi,” katanya.

Ia menyampaikan, AAI merupakan salah satu dari 8 organisasi advokat yang terlibat mendirikan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Indonesia. “Saya selaku pendiri, pengusul nama, dan ikut membiayai berdirinya AAI. Saya siap membenahi dan mengembalikan nama AAI sebagai organisasi advokat yang mumpuni,” katanya.

Ia bertekad akan membangkitkan kembali AAI. Menurutnya, ini merupakan misi dan tugas mulia yang tentunya harus mendapatkan dukungan dari seluruh anggota AAI selaku pemegang kedaulatan tertinggi.

Ia melanjutkan, diperlukan sosok pemimpin yang memiliki jaringan, manajerial, leadership, dan berjiwa besar untuk menjadikan AAI ini sebagai organisasi advokat pioner dan membuat bangga para anggotanya.

“AAI bukan hanya diam, fakum, bahkan merosot, tetapi harus bangkit dan bisa membanggakan anggotanya,” tandasnya.

Karena itu, Palmer berjanji jika kelak terpilih akan menggunakan jaringan dan pengalamannya, untuk menjadikan AAI sebagai organisasi yang disegani dan menjadi panutan dan acuan.

“Karena itu harus memiliki jaringan dan leadership. Save AAI. Saya berjanji akan mengembalikan kejayan AAI,” katanya.

Untuk mengembalikan kejayaan AAI, ujar Palmer, PHD akan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di bidang kontribusi advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis atau probono bagi masyarakat miskin yang membutuhkan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh pengadilan di Indonesia.

“Saya mengajak seluruh anggota AAI untuk memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.

Menurut Palmer, Posbakum ini sekaligus tempat pengkaderan magang kaum milenial lulusan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) agar mereka menjadi pengacara andal dan bermartabat.

“Mereka sudah bayar PKPA dengan biaya tinggi, tetapi tidak faham bagaimana beracara. Mari kita gunakan kesempatan berharga itu demi kebaikan,” katanya.

Ia mengungkapkan, sebelum menjadi pengacara pribadi Presiden SBY, pernah magang Posbakum Jakarta Timur sejak 1980. Saat itu, diasuh oleh pengacara ternama Denny Kailimang.

“PHD jelas menawarkan yang diperlukan, yaitu perubahan dan penyelamatan, memulihkan martabat AAI, di mana anggotanya bangga dan punya harga diri,” katanya.