Rembang, Gatra.com- Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memperjuangkan nasib ribuan Guru Tidak Tetap (GTT). Komitmen ini dibuktikan ketika Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengambil semua kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022 ini.

Adapun kuota yang ditawarkan Kemenpan RB cukup banyak, yakni 1.208. Dari kuota tersebut , saat ini baru ada 500an GTT di Rembang yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK. Sedangkan 700an GTT belum memenuhi syarat.

”Hanya masalahnya ketika bapak ibu guru untuk ikut seleksi harus memenuhi syarat-syaratnya. Dapodik-nya harus diatur sesuai dengan aturan yang ada,” kata Hafidz, Jumat (4/2).

Ia mengatakan kewenangan akan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memverifikasi semua GTT agar bisa mengikuti seleksi PPPK. Upaya ini sebagai langkah Pemkab memperjuangkan kesejahteraan para guru.

"Ini segera diinformasikan, agar nanti tidak ada ini perjuangan saya, ini usaha saya tidak. Ini perjuangan kita semua untuk memenuhi kesejahteraan guru- guru ini, " tegasnya.

Heni Asriah Guru GTT dari SDN Trenggulunan mengapresiasi perjuangan dari Pemkab agar semua guru yang mengabdi ini bisa mengikuti seleksi PPPK. Dia juga berharap agar tak hanya GTT saja yang bisa mengikuti seleksi tetapi juga Pegawai Tidak Tetap (PTT) di sekolah.

"Tentunya akan kita dukung langkah baik Bupati. Semoga tidak GTT saja tapi PTT juga bisa dibantu," ucapnya.

Dia juga berharap agar GTT dan PTT yang pada tahun 2021 telah lolos tes tahap 1 dan tahap 2 , di tahun ini bisa langsung lolos menjadi PPPK.