Jakarta, Gatra.com - Peneliti Institute for Developent of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengungkapkan bahwa kebijakan pemberian subsidi minyak goreng kemasan sederhana dan premium yang diambil oleh pemerintah tidak tepat sasaran.

"Subisidi ini lebih kepada minyak kemasan, tapi faktanya di lapangan, rumah tangga itu kebanyak disuplai oleh minyak curah," dalam diskusi virtual INDEF, Kamis (3/02).

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, kebutuhan minyak goreng untuk rumah tangga 61,2 persen berasal dari minyak goreng curah. Dalam setahun masyarakat mengkonsumsi minyak goreng curah sebanyak 2,4 juta kilo liter.

Di sisi lain, penggunaan minyak goreng premium untuk rumah tangga per tahunnya mencapai 1,27 juta kilo liter. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan sederhana mncapai sekitar 200 ribu kilo liter per tahun.

Lebih lanjut, Rusli menuturkan bahwa penjualan minyak goreng kemasan mayoritas berada di toko ritel modern. Sehingga, subisidi tersebut akan lebih lebih banyak dinikmati masyarakat kelas menengah dibanding masyarakat kelas bawah.

"Seharusnya yang disubsidi itu curah sehingga lebih tepat sasaran," tegasnya.

Menurut Rusli, kebijakan pemerintah menyubsidi minyak goreng kemasan lebih karena untuk mempermudah masalah administrasi. Dengan demikian, pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga Rp 14.000 per liter.

"Ini kan sebenarnya hanya masalah administrasi," ujar Rusli.

Rusli menilai seharusnya pemerintah turut melibatkan Perum Bulug dalam melakukan stabilisasi harga minyak goreng mengingat BUMN tersebut memiliki pengalaman dalam melakukan intervensi harga.

"Bulog memiliki pengalaman, infrastukturnya sudah sampai ke kabupaten, lewat operasi pasar dan sebagainya," ujarnya.