Yogyakarta, Gatra.com- Kesal karena tidak akan diperbolehkan lagi berdagang di Jalan Malioboro, pedagang kaki lima (PKL) menyebut tak akan memilih Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Ben, sesok ra (biar, besok tidak) usah dipilih lagi Gubernurnya. Mangkel (jengkel) aku," kata penjual soto yang akrab disapa Londo (38), Kamis (27/1).

Ketika ditanya apakah tidak mengetahui bahwa Gubernur DIY sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY melalui proses penetapan, bukan pemilihan, warga Kabupaten Gunungkidul ini mengaku tidak tahu.

Meski keberatan direlokasi, sebagai warga kecil Londo yang berjualan tak jauh dari Gedung DPRD DIY di Malioboro manut saja atas keputusan pemerintah daerah.

"Warung soto saya rencana dipindah ke eks Bioskop Indra. Ya mau gimana lagi, butuh waktu lagi untuk bisa mencapai seperti ini lagi," ujarnya.

Di tempat baru, Londo mengatakan dirinya mendapat lapak berukuran separuh dari tempatnya berjualan saat ini.

Londo mengatakan rata-rata omzet setiap harinya sekitar Rp500 ribu -Rp750 ribu. Dirinya mengatakan perlu mencari pelanggan baru di lokasi jualan baru yang dinamakan Teras Malioboro I.

“Ayo pesan yang banyak. Besok sudah pindah jauh lho,” kata Londo kepada para pelanggannya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan lokasi yang ditempati PKL Malioboro selama ini bukan diperuntukkan bagi mereka. Pemda DIY pun sudah menanti lama untuk penataan ini.

“Lahan (jualan PKL) itu bukan milik mereka, melainkan milik pertokoan dan pemerintah, bukan untuk fasilitas kaki lima. Saya sudah menunggu 17 tahun, jadi tak perlu lagi mundur 3 tahun,” kata Sultan.

Pada Rabu (26/1) kemarin, Gubernur memimpin tahap awal relokasi PKL dengan meresmikan sentra PKL di bekas Bioskop Indra yang dinamakan Teras Malioboro I berkapasitas 800 PKL. Sedangkan sentra di lahan eks Dinas Pariwisata bernama Teras Malioboro II berdaya tampung 1.000 PKL.